5 July 2022

Benarkah Administrator Pengisi Birokrasi Terbaik?

Oleh Putri Afni Muflikah*

Berawal dari sebuah pertanyaan, “mungkinkah jika semua lulusan perguruan tinggi dapat menempati pekerjaan sesuai jurusannya saat kuliah, terutama jurusan Administrasi negara/publik menempati birokrasi, dapatkah sistem pemerintahan berjalan dengan baik?”

Pertanyaan tersebut dilatarbelakangi kondisi bahwa banyak para birokrat yang semasa belajar di perguruan tinggi jurusannya sangat berbeda dengan pekerjaan atau jabatan yang mereka jalani saat ini. Banyak struktur sistem yang tidak terisi oleh orang yang kompeten di bidangnya karena jurusan yang berbeda sewaktu di perguruan tinggi.

Lalu ada banyak jurusan yang seharusnya setelah lulus dapat bekerja atau mengisi birokrasi namun malah bekerja tak sesuai bahkan menganggur karena pekerjaan yang seharusnya diisi olehnya malah terisi oleh lulusan yang lain jurusan.

Faktor-faktor tersebut memberi kesimpulan bahwa seharusnya perguruan tinggi mencetak para lulusanya untuk kemudian bekerja sesuai dengan bidang atau jurusanya masing-masing.

Melihat latar belakang tersebut penulis ingin mengulik lebih dalam apakah dengan cara tersebut sistem akan berjalan dengan baik?

Dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal (4) huruf (a) menyebutkan, “Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Hal ini juga dapat dilihat dari tujuan lembaga pendidikan tinggi yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu mencerdaskan bangsa. Proses pembelajaran di perguruan tinggi terdapat dua tujuan yang saling berkaitan.

Pertama, tujuan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dalam menyediakan sumber pengetahuan dan pengalama belajar. Kedua, tujuan individual mahasiswa sebagai pembelajar. Dari penjelasan mengenai tujuan dan fungsi pendidikan tinggi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran di pendidikan tinggi kurang tepat jika hanya untuk mencetak lulusan yang kemudian dapat bekerja sesuai dengan jurusannya.

Berkaca dari jurusan Administrasi Publik atau Administrasi Negara, John M. Pfiffner dan Robert Presthus menyatakan bahwa Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh benda-benda perwakilan politik.  Kemudian Felix A. Nigro menyebut administrasi negara sebagai suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.

Dari kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara berhubungan dengan pemerintah dan pemerintahan. Dalam pemerintahan terdapat birokrasi yang terstruktur di mana masing-masingnya diisi oleh manusia.

Mengacu pertanyaan awal tulisan ini, bahwa diharapkan manusia yang mengisi struktur tersebut adalah yang berkompeten di bidangnya. Secara tidak langsung menunjuk pada lulusan administrasi negara/ publik sebagai administrator. Namun apakah memang tepat? Jika semua lini birokrasi diisi oleh lulusan jurusan administrasi negara/ publik? Dan apakah sistem akan serta-merta berjalan dengan baik?

Penulis menganalisis berdasarkan pengamatan historical yang sudah terjadi di Pemerintah Negara Indonesia. Setidaknya terdapat dua kemungkinan seorang mahasiswa lulusan jurusan administrasi negara/ publik nantinya jika ia mengisi struktur birokrasi, dilihat dari pemahaman dan keberhasilannya menguasai seluruh lingkup administrasi, yaitu:

  1. Pertama, jika semasa belajar di pendidikan tinggi, ia benar-benar menguasai dan paham dari teori hingga cara pengimplementasianya, atau singkatnya ia cerdas dalam proses belajar. Kemudian ia berhasil menduduki struktur birokrasi ketika sudah lulus, ia akan mampu memperbaiki sistem yang telah lama bobrok, baik mikro maupun makro. Dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh. Menjadi administrator yang handal dan bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

  2. Kedua, karena ia (administrator) yang sewaktu belajar di pendidikan tinggi benar-benar menguasai dari teori, dan pengimplementasiannya. Maka akan sampai ia di titik dapat mengetahui celah bagaimana agar dapat melakukan perilaku patologi birokrasi (penyakit birokrasi) tanpa dapat diketahui atau diselidiki bahwa perilaku tersebut adalah kesalahannya. Ia akan dapat menghindari penyelidikan, akan mampu menjadi penyebab bobroknya birokrasi, dan akan terus belajar mencari peluang untuk membenarkan perilakunya.

Kedua kemungkinan diatas bukan tanpa dasar, bahwa perilaku baik buruknya mahasiswa dan berhasil tidaknya suatu pendidikan tinggi adalah karena pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia sendiri? Dan bagaimana realita dan budaya belajar mahasiswa?

Kondisi pendidikan di Indonesia dengan proses pembelajaran yang masih sangat mengutamakan kuantitas dari pada kualitas serta nilai-nilai moral yang masih menjadi nomor sekian. Sedari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, hanya memprioritaskan mengenai belajar, menguasai seluruh bidang ilmu pengetahuan, kemudian melakukan tes/ ujian dan mendapatkan nilai. Nilai tersebut yang menjadi tolok ukur keberhasilan siswa.

Sampai di jenjang perguruan tinggi, tingkat keberhasilan mahasiswa masih berdasarkan Indeks Prestasi (IP) dan cepatnya menyelesaikan masa kuliah. Selama melakukan pembelajaran, nilai moral tidak menjadi pelajaran utama melainkan hanya pendukung mata ajar/ mata kuliah. Sehingga pendidikan di Indonesia telah gagal menciptakan manusia yang bermoral dan bermartabat sesuai tujuan pendidikan nasional.

Bahkan walaupun siswa/ mahasiswa yang setiap harinya telah dijejali dengan mata ajar/ mata kuliah pun mereka belum tentu dapat menguasai. Hal ini karena pendidikan di Indonesia masih berada pada Paradigma Behavioristik. Paradigma yang dipelopori oleh Ivan Pavlov, JB. Watson, Burrhus Skinner, dan Edward Lee Thorndike pada tahun 1930-an yang dipengaruhi oleh filsafat positivisme, yang memperlakukan individu manusia semata-mata sebagai obyek. Dalam proses pembelajaran, paradigma ini menganggap mahasiswa sebagai kertas kosong yang bebas diisi oleh dosen. Faktor-faktor tersebut yang meperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia belum dapat menghasilkan manusia yang bermoral.

Tidak jarang ditemukan pejabat birokrat atau administrator yang sewaktu masih menjadi mahasiswa mereka cerdas dan menguasai teori bahkan tergolong lulusan terbaik, aktif dalam organisasi hingga menjadi aktivis dan mengkritik pemerintah, namun saat mereka sudah terjun dalam sistem, mereka ikut terbawa arus dan menjadi sumber patologi birokrasi. Mengapa begitu ? Tentu karena kurangnya berpegang pada moral. Contoh kasus Gayus Tambunan dan Setyo Novanto. Mereka lulusan pendidikan tinggi bahkan pendidikan tinggi kedinasan. Namun tidak bisa dipungkiri mereka melakukan perilaku korup dan banyak merugikan negara.

Pejabat birokrasi yang diharapkan dapat melayani masyarakat dan menjadi awal perbaikan sistem ternyata juga dapat menjadi sumber patologi birokrasi. Jika moral dan martabat diri tidak dapat membentengi dan akhirnya terbawa oleh arus sistem yang sudah bobrok. Bahkan para aktivis yang dulunya perpegang teguh pada idealismenya, dapat saja luntur dan menurun seiring berjalannya waktu, karena idealisme yang dirasa utopis dan teman seperjuangan dulu yang sudah luntur pula. Melihat hal tersebut menjadi administrator memang tidak mudah, jika merasa tidak dapat melawan arus dan moral yang kuat, tidak ada yang tahu nantinya mahasiswa administrator yang cerdas dapat melakukan reuni di lapas atau penjara.

Sumber :

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Syafiie, Inu Kencana, dan Welasari. 2017. Ilmu Administrasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Taufiq, Ahmad. (2018). Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Makna Kuliah Bagi Mahasiswa. MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 10 (1), 34-52.

*Penulis merupakan mahasiswa Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman