Bincang-bincang Bersama Wakil Menteri Agraria Mengenai GTRA

“Saya menolak aksi-aksi aparat keamanan yang melakukan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani. Mereka yang sudah lama menggarap lahan tersebutlah yang paling berhak, hanya saja mereka belum legal karena belum ada legalitas berupa sertifikat, tetapi mereka bukan penjahat jadi gak perlu ditangkap.” -Wakil Menteri Agraria Surya Tjandra

Jakarta, Kartakita — Pemerintah terus melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa agraria melalui reforma agraria. Warisan masalah agraria pada pemerintahan sebelumnya menjadikan beban pemerintah sekarang jauh lebih berat. Konflik agraria, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan korupsi di sektor agraria adalah isu utama yang harus diselesaikan.

Baca juga : Macetnya Reforma Agraria dan Bahaya Polri-TNI di Tubuh BUMN

Pada periode kedua ini, Presiden Jokowi ingin menyelesaikan sengketa agraria yang terus berlarut-larut. Memang harus kita akui pada periode pertama agenda untuk menjalankan reforma agraria sejati masih jauh dari harapan. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria yang dikoordinir Wakil Menteri Agraria, pemerintah berusaha menyelesaikan sengkarut persoalan agraria.

Kartakita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak  Surya Tjandra selaku Wakil Menteri Agraria yang menjadi Koordinator GTRA. Semoga agenda GTRA kedepan bisa membantu petani, khususnya petani gurem dan buruh tani serta wawancara ini bermanfaat. Berikut hasil wawancara dengan Wakil Menteri Agraria:

Apa wewenang, tugas dan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria?

Dulu koordinator GTRA ada di Menteri kemudian pelaksanaannya ada di Dirjen Penataan Agraria, sekarang Koordinator pelaksana GTRA nasional pada Wakil Menteri Agraria. Koordinator bertanggung jawab pada Menteri dan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Kemenko Perekonomian. Kewenangan GTRA sampai pada wilayah Tingkat I dan II yang dikepalai oleh kepala daerah setempat

Fungsi GTRA adalah eksekutor terhadap rencana presiden terkait redistribusi dan legalitas tanah seluas 9 jt ha. Persoalan redistribusi tanah yang berjalan lambat karena pelepasan kawasan hutan untuk petani, sampai sekarang hanya berjalan 0,6%. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari perbedaan persepsi, perbedaan indikator terhadap objek dan subjek sampai pada prosedurnya yang memang ribet.

Secara garis besar GTRA bertugas untuk melakukan pengumpulan dan analisis data lapangan untuk di share, dijalankan, dan dikontrol terkait pelaksanaan reforma agraria. Tugas lain dari GTRA adalah penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Siapa saja yang menjadi tim GTRA?

Di tingkat nasional GTRA, ketuanya adalah Menko Perekonomian yang jajarannya beberapa kementerian. Di tingkat daerah, kepala daerah menjadi ketuanya dan bisa membuka peluang bagi kelompok masyarakat untuk masuk ke dalam tim GTRA sesuai dengan kebutuhan di sana.

Apa pandangan Bapak tentang reforma agraria?

Menurut saya reforma agraria itu langkah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Hanya saja, soal ketimpangan ini datanya tidak jelas sampai sekarang, cuma dapat kita rasakan. Untuk itu memang perlu adanya satu fokus pekerjaan mendata soal ketimpangan sehingga kita tidak hanya berasumsi. Setelah tanah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini petani maka memang harus ada suntikan dana kepada mereka untuk mengolah tanah tersebut supaya tanahnya tidak dijual. Misalnya saja seperti keluarga saya, dulu keluarga saya dapat tanah langsung dijual untuk pendidikan. Artinya masyarakat yang sudah mendapatkan tanah harus diberikan pilihan agar tidak menjual tanahnya.

Selama ini fokus Kementerian Agraria/BPN  hanya sertifikasi, padahal ini output. Memang penilaian kinerja terhadap Kementerian Agraria/BPN adalah sertifikasi, tetapi sering melupakan peningkatan pendapatan ataupun peningkatan kesejahteraan penerima sertifikat. Seharusnya antara outcome sampai dengan output harus dilakukan pemberdayaan, hanya saja Kementerian Agraria/BPN belum sanggup melakukan sendiri, harus lintas kementerian dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

Bagaimana sikap Bapak terhadap tumpang tindih hukum yang menyebabkan reforma agraria sulit berjalan?

Kalau saya melihat bahwa memang nanti kedepan yang harus diperbaiki soal regulasi, tetapi kita mulai dari kenyataan aja. Pertama kita harus mempersiapkan orang yang berpotensi, jangan-jangan selama ini soal agraria gak jalan karena orangnya tidak paham soal agraria, kemudian kita siapkan sistem monitoring dan evaluasi, kita bangun komunikasi lintas kementerian karena besar kemungkinan diantara kita saling tidak paham prioritas dan kepentingan satu sama lain. Kalau sudah berjalan maka kita akan paham untuk merubah regulasi yang ternyata selama ini menghambat reforma agraria.

Saya menargetkan kerja GTRA ini empat (4) tahun, kita akan bisa lihat hasilnya gagal atau berhasil selama empat (4) tahun ini. Kalau nanti gagal, saya akan mengakui bahwa saya gagal dan saya akan jelaskan indikator kegagalan apa saja.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap konflik agraria di tanah air dan apa yang menjadi target kedepan?

Soal konflik agraria bagi saya adalah pintu masuk untuk bertemu dengan subjek dan objek agraria. Untuk saat ini saya mau memulai dari yang soft dulu, satukan pandangan mengenai reforma agraria sebagai program strategi nasional seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau sudah satu pandangan maka kita bisa libatkan masyarakat persoalan konflik agraria karena kalau sekarang kita bahas soal konflik takutnya banyak yang tidak siap dan menjadi perdebatan panjang sehingga agenda ini mandek.

Target saya adalah tanah bebas yang luasnya 4,1 jt ha untuk petani tidak bertanah atau bertanah skala kecil. Kalau ini sudah berjalan, petani bisa mengolah tanah dan bisa hidup lebih baik dari hasil tanahnya, maka bagi saya sudah cukup untuk empat (4) tahun ini.

Menurut Bapak apakah perlu melibatkan aparat negara seperti TNI dan Polri yang selama ini menyebabkan terjadi kekerasan dan kriminalisasi dalam konflik agraria?

Saya menolak aksi-aksi aparat keamanan yang melakukan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani. Mereka yang sudah lama menggarap lahan tersebutlah yang paling berhak, hanya saja mereka belum legal karena belum ada legalitas berupa sertifikat, tetapi mereka bukan penjahat jadi gak perlu ditangkap. Kalau sebatas untuk mengamankan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan, aparat keamanan boleh saja terlibat. Saya lebih mengedepankan dialog antara yang berkonflik baik masyarakat maupun perusahaan. (agp/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *