CSO Nusantara Madura & DPD KNPI Care Covid-19 Jatim Kawal Dugaan Penyelewengan Dana BST ke Polres Pamekasan

Pamekasan, Karta Kita — Civil Sociaty Organization (CSO) Nusantara Bakorwil IV Madura dan Kordinator Bidang Kajian dan monitoring tim DPD KNPI Care Covid-19 Jawa Timur melakukan audiensi dengan dengan Kapolres, Kasad Reskrim, Kanit Tipikor, dan Kabag Ops Polres Pamekasan pada Jumat, (2/10/2020), pukul 09:00 WIB.

Baca juga: Kegiatan 4 Pilar Endro Suswantoro Yahman, Anggota MPR RI

Audiensi ini membahas kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Pemerintah Desa Sana Tengah, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan. Kasus tersebut sebelumnya sudah dilaporkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat (FAAM) pada hari rabu 23 september 2020 lalu.

Melansir dari media petajatim.com, seorang warga Dsn. Cekonceh, Ds. Sana Tengah, Kec. Pasean bernama Husairoh (23th) sebagai KPM tidak menerima BST selama tiga tahap. Alasan Pemdes setempat tidak sampainya bantuan itu karena nama Husairoh ada beberapa orang sehingga kemungkinan salah orang. Sedangakan pelapor membantah pasalnya “dalam data penerimaan bantuan bantuan berdasarkan NIK sehingga tidak masuk akal jika salah orang.”

Sementara hasil dari pada audiensi Lembaga Civil Sociaty Organization (CSO) Nusantara Bakorwil IV Madura dan Kordinator Bidang Kajian dan monitoring tim DPD KNPI Care Covid-19 Jawa Timur, dengan dengan Kapolres, Kasad Reskrim, Kanit Tipikor, dan Kabag Ops Polres Pamekasan adalah untuk mendukung penuh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan dari pada kasus dugaan penyelewengan bantuan di Desa Sana Tengah.

“kami mendukung penuh terhadap proses penanganan kasus yang sifatnya merugikan masyarakat, terutama kasus dugaan penyelewengan bantuan yang ada di Desa sana tengah, ” jelas salaman ketua CSO Nusantara.

Salman Bungkalatan juga mengatakan bahwa Polres pamekasan sudah berkoordinasi dengan pihak POS, inspektorat, dan Dinsos untuk menangani kasus dugaan tersebut.

“Polres dalam hal sudah sangat serius pada penanganannya karena sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pos, inspektorat dan Dinsos,” jelasnya.

WAKABID HUKUM Dan Ham DPD KANPI Jawa Timur yang juga bertindak sebagai Kordinator bidang kajian dan monitoring Tim KNPI Care Covid-19 Jawa Timur Nur Faisal MH. Yang turut mendampingi audiensi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres pamekasan yang terbilang sangat cepat dalam menindak lanjuti aduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial tunai didesa sana tengah Kec. Pasean, Kab. Pamekasan.

“saya apresiasi sikap Polres pamekasan terhadap kasus ini karena yang baru seminggu dilaporkan tapi sudah banyak kemajuan dalam upaya penyelidikan yg dilakukan oleh unit tipikor Polres pamekasa,ini satu langkah luar biasa,” jelas aktivis kondang itu.

Noer Faisal yang juga menjabat Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam STIS Nuruddhalam Ganding Sumenep, berharap tidak boleh ada dana bansos penanggulangan bencana yang dikorupsi serupiahpun jika ada maka penegak hukum wajib melakukan penindakan.

“sesuai peraturan per undang undangan yang berlaku dan kami pastikan akan terus berkoordinasi dg semua pihak untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, dan harapan saya tidak boleh ada dana yang gelapkan serupiahpun karena itu hak masyarakat,” tegasnya. (ms/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *