Demokrat Pimpin Gerakan “Tunda Pilkada”

Jakarta, Karta Kita — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak mendapatkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat.

Baca juga: Kegiatan 4 Pilar Endro Suswantoro Yahman, Anggota MPR RI

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jakarta Timur, Rachmat Ariyanto mengatakan bahwa  sejak awal sebelum kehadiran Covid-19, pemerintah belum menunjukkan performance yang tepat dalam menghadapi pandemi ini.

“Jika diawal bersikap abai, under estimate, acuh Penyebaran Covid.  Saat ini pengambilan kebijakan dari pemerintah cenderung berubah-ubah dan tidak fokus pada penanggulangan pandemi”, kata Rachmat

Lebih lanjut ia berkomentar terkait sikap pemerintah terlihat sepertinya mampu mangatasi pandemi dengan segala kebijakan yang telah diambil. Namun faktanya, grafik pasien positif Corona kian hari kian meroket, penanda tak efektifnya strategi pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Performa yang sama juga menjadi dugaan banyak pihak jika pilkada desember nanti tetap di gelar. Klaster pasien baru akan tercipta. Itulah mengapa satu persatu baik secara kelembagaan maupun personal penolakan itu datang sebagai peringatan untuk pemerintah agar tidak berulang melakukan kesalahan tanpa penyesalan”, ungkap Rachmat dalam pernyataan resminya (25/9).

Rachmat juga sependapat dengan penyataan Andi Arif selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat yang siap menerima jika pilkada harus ditunda demi menyelamatkan rakyat.

“Hemat saya, sikap Bang Andi Arief ini sebaiknya diformalkan menjadi sikap Partai Demokrat. Mas Ketum Agus Harimurti Yudhyono (AHY) harus tampil memimpin gerakan “Tunda Pilkada”. Kekuatan politik yang ada pada partai atau fraksi Demokrat akan membuat issu penundaan pilkada mendapatkan pasokan energi. Paduan gerakan cultural dan politik akan semakin memperbesar kemungkinan berhasilnya perjuangan untuk menunda pilkada demi keselamatan nyawa rakyat. Tak layak ada pesta ditengah pandemi apalagi itu pesta demokrasi”, kata  Rachmat.

Merujuk pada  simulasi telah dilakukan oleh ahli pandemi, kemungkinan-kemungkinan buruk juga telah disampaikan ahli kesehatan, menurutnya harus dijadikan referensi dan pedoman dalam pengambilan keputusan.

“Pelaksanaan pilkada Desember berpotensi ibarat mencari jarum namun kehilangan kampak, mengumpulkan suara rakyat sekaligus mengorbankan keselamatan rakyat. Penundaan pilkada serentak adalah harapan rakyat, dan itu harus menjadi perjuangan Demokrat,” pungkas Rachmat. (afp/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *