DEMONSTRASI, IMP2  PERJUANGKAN HAK MASYARAKAT PANTAR DARI DUGAAN TIPIKOR

Alor Karta Kita- Organisasi Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2), Kabupaten Alor melakukan Aksi Demonstrasi Kamis (5/11/2020), lokasi Aksi antara lain Kantor Polres Alor, BPMD Kabupaten Alor, Gedung DPRD Kabupaten Alor, dan Kantor Bupati Kabupaten Alor serta IRAD Kabupaten Alor.

Demonstrasi yang dilakukan IMP2, dilatar belakang oleh dugaan penyelewengan BLT yang terjadi di Desa Delaki di Pulua pantar pada fase  ke-2 Pembagian BLT dan Kasus Dugaan Pungli Rastra 2018 yang terjadi di Desa Tude. Hal ini diketahui dari hasil investigasi yang  dilakukan IMP2 ke masyarakat karena tak ingin kabar tersebut menjadi desas – desus yang tak jelas.

Dari hasil Investigasi yang dituangkan IMP2 dalam pernyataan sikapnya menceritakan bagamaina masyarakat desa Tude harus menerima kenyataan pahit membayarkan sejumlah uang kepada oknum tertentu guna mendapatkan rastra namun yang terjadi tidak lagi berjalan sesuai prosedur yang seharusnya berlaku.

“Masyarakat Tude dalam 3 tahun terahkir hidup ditengah pemerintahan yang serakah tercatat 322 kepala keluarga terpaksa harus menelan Pil pahit buah dari Kepala Desa Tude yang nyata-nyata melakukan tindakan penyelewengan, pengelapan, dan penjualan beras Raskin pada tahun 2017 serta beras Rastra 2018 dan 2019.  Perlu diketahui bahwa sejumlah 322 kepala keluarga pada tahun 2017 harus membayar Rp.288.000 kepada Pemerintah Desa dibawah pimpinan kepala Desa Moris Yansens Mau Ribu, Dalam kasus pertama ini Kepala Desa Tude juga menjual beras Bantuan Rakyat Miskin yang pada saat itu menjadi hak masyarakat Desa Tude kepada kepala Desa Bagang sejumlah 15 Ton 600kg. Berlanjut pada tahun 2018  kepala Desa Tude ini kembali menjual beras Rastra kepada masyarakat Desa Tude dengan harga Rp.50.000 ke 322 kepala keluarga. Hal ini berlanjut dan terulang kembali di tahun 2019.Sebanyak 322 kepala keluarga untuk yang ketiga kalinya harus membaya ruang sejumlah Rp.35.000 kepada kepala DesaTude agar bisa menikmati bantuan beras Rastra. Selama Tiga Tahun berturut – turut kejadian ini terjadi hingga kelompok masyarakat desa Tude pada bulan juni 2019 melayangkan laporannya kepada aparat penegak hukum beserta beberapa lembaga pemerintah lainnya di kabupaten Alor yang memiliki kaitan dengan bantuan sosial dan pemerintah Desa. namun kepastian hukum dan tindakan yang nyata- nyata telah melangar hukum ini lenyap tanpa kabar”. Demikian Kutipan Kronologi Kasus yang dituliskan IMP2 dalam pernyataan Sikapnya.

Selain Memperjuangkan Hak Masyarakat Desa Tude, Aksi Demonstrasi yang dilakukan IMP2 juga untuk memperjuangkan Hak Masyarakat Desa Delaki pulau Pantar, yang menurut hasil Investigasi IMP2 di duga menjadi korban Dugaaan Penyelewengan Dana Bantuan langsung tunai (BLT)  yang di duga dilakukan oleh Kepala Desa Delaki.

“Selanjutnya, pil pahit yang sama juga di rasakan oleh Masyarakat Desa Delaki pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Kepala Desa Imanuel Jalla diduga melakukan penyelewengan wewenang atas Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), fase Ke-2, lantaran merebak nya  wabah virus carona yang belum surut melanda Indonesia, hal ini dirasakan sampai keplosok Negeri termasuk masyarakat Desa Delaki yang mana seharusnya mendapatkan hak bantuan langsung Tunai (BLT), sebesar RP. 300.000/Bulan selama 3 Bulan dan harus disalurkan bantuan tunai langsung, namun kenyataan yang dirasakan masyarakat Desa Delaki kepala Desa di bawah Kepemimpinan Bapak Imanuel Jalla kemudian menyalurkan BLT tersebut Berupa Beras 50 Kg/Penerima, ditambahkan dengan uang Tunai sebesar Rp.370.000, Namun seiring dengan berjalannya waktu berbagai tekanan dari pihak berwajib dalam Hal ini Pendamping Desa, baik pendamping Desa Delaki maupun Pendamping Desa Kabupaten, sehingga kepala Desa Delaki kembali membagikan Bantuan langsung tunai sebesar Rp. 500.000. oleh karena nya kami menilai ada dugaan indikasi PUNGLI Rp. 30.000/Penerima dari 115 penerima bantuan langsung tunai fase ke-2 bulan juli- september 2020. Ironisnya dari jumlah 115 penerima BLT Desa Delaki tercatat 1 orang yang namanya terlampir dalam Lampiran penerima BLT tidak di kasih haknya atas Nama. Saudara Nyoman Blegur Kani. Hal ini nyatanya melangar ketentuan peraturan Mentri Desa. PDT dan Transmigrasi No 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan mentri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang prioritas pengunaan Dana DesaTahun 2020, poin ke- 3 bahwa. Kepala Desa Wajib Melaksanakan penyaluran BLT tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun realitanya kepala Desa Delaki kemudian mengambil kebijakan sepihak tanpa adanya musyawarah Desa bersama seluruh masyarakat penerima BLT Desa Delaki”. Demikian Kutipan kronologi kasus dugaan penyelewengan BLT yang terjadi di Desa Delaki Pulau Pantar.

Selain memuat mengenai Kronologi Kasus yang diperjuangkan di dua desa tersebut, Masa Aksi yang dipimpin oleh kordinator umum Arlan Gawang dibawah tanggung jawab Wens Lau sebagai Ketua Umum IMP2 juga menyampaikan beberapa poin Tuntutan diantaranya :

  1. Inspektorat Daerah IRDA harus sesegera mungkin menindak lanjuti pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Tude dan juga kepala Desa Delaki yang Nyatanya telah merugikan masyarakat kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Inspektorat Daerah IRDA harus sesegera mungkin memberikan Nomor Rekening KAS NEGARA Kepada Tipikor Resort Alor, agar proses pengembalian kerugian Negara bisa di transfer secepatnya. Dan jika pengembalian kerugian Negara sudah dilakukan maka kami minta agar bukti pengembalian nya dapat disampaikan kepada kami.
  3. BPMD KabupatenAlor Harus sesegra mungkin Memangil dan memberikan Teguran Keras kepada kedua Oknum yakni kepala Desa Delaki yang diduga melakukan penyelewengan Dana BLT Fase 2 dan Oknum Kepala DesaTude yang diduga melakukan PUNGLI Rastra Tahun 2018 dan 2019. Agar hak- hak rakyatnya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. DPRD Kabupaten Alor Harus lebih peka dan serius dalam mengawal persoalan Daerah khususNya Dugaan Penyelewengan Dana BLT Desa Delaki dan pungli RASTRA Desa Tude yang sudah di laporkan oleh Masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan hak- hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Bupati Alor harus segera merekomendasikan tuntutan kami kepada pihak berwenang agar dapat mengusuttuntasdugaan PUNGLI BLT Desa Delaki dan Dugaan PUNGLI RASTRA Desa Tude Tahun 2018-2019, Agar masyarakat Desa Tude bisa menerima uang mereka yang sudah di Pungut Oleh Kepala Desa.
  6. Pertegas dan sterilkan Kabupaten Alor khususnya Pulau Pantar dari kepala – kepala Desa yang Korup dan Diktator.

Setetelah menyampaikan asprasinya pada lembaga – lembaga terkait, dan mendesak agar tuntutannya segera ditindak lanjut para Aktivis IMP2 membubarkan diridengan teratur, diketahui Aksi berjalan dengan damai dari awal hingga akhir dan tidak ditemukan adanya upaya tindakan anrkis yang dilakukan masa aksi. (Gitur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *