20 April 2021

DPP GMNI Desak KPK Membongkar Dugaan Mafia Vaksin Di Lingkaran Petinggi BPOM

Jakarta Kartakita-Dikutip dari laman satgas Covid, total jumlah vaksinasi Covid melalui program yang dicanangkan pemerintah, pada tahap pertama berjumlah 1.691.724, dan untuk tahap kedua berjumlah 998.439. Pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi Covid-19 sebanyak 181.554.565. Jika dibandingkan dengan total sasaran vaksin tersebut, vaksin tahap pertama baru mencapai 0.93% dan tahap kedua baru mencapai 0.55%.

Dalam upaya untuk mencapai target program vaksinasi pemerintah, sekelompok anak bangsa juga ikut berjuang meneliti dan memproduksi vaksin untuk melawan Covid, yang kita kenal dengan vaksin Nusantara, begitu juga dengan vaksin alternatif lainnya. Namun, langkah ini terhalang oleh kebijakan BPOM yang tidak mengeluarkan izin untuk vaksin Nusantara agar dapat diproduksi secara massal dan dikelola bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan praktik monopoli yang dilakukan petinggi BPOM dalam mengelola vaksin. Mengingat kebutuhan vaksin yang tinggi karena penduduk yang besar di Indonesia .

Menanggapi permasalahan tersebut, DPP GMNI melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka mendesak KPK untuk turun tangan membongkar keterlibatan mafia vaksin dalam pengelolaan vaksin.

Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi, dalam orasinya menyampaikan kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM.

“Vaksin saat ini sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang”, ungkap Imanuel.

Imanuel juga menyorot pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan vaksin tersebut agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan transparan dalam mengambil kebijakan.

“Sejauh ini, program vaksinasi Covid adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid. Kita minta agar pemerintah dan BPOM transparan dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan Covid. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai pundi ekonomi segelintir pejabat dan para pemburu rente”, tegasnya.

Alimun Nasrun, yang merupakan koordinator aksi turut menyampaikan tentang pentingnya pengelolaan vaksin Covid, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang selalu berjuang sebagai barisan terdepan dalam penanggulangan Covid.

“Pengelolaan vaksin Covid ini adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi tenaga kesehatan yang sejak awal berjuang sebagai garda terdepan melawan Covid. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban akibat kelalaian pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam pengelolaan vaksin”, ujar Ali.

Dalam keterangannya pada wartawan, Ali juga menekankan pentingnya untuk mendorong KPK menyelidiki terkait dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Ia berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.

“GMNI akan mendorong lembaga KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin yang ada di lingkaran petinggi BPOM. Hal ini harus diusut sampai tuntas. Permainan mafia vaksin ini dapat mengancam dan membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Ini harus kita lawan atas nama kemanusiaan”, serunya.