Empat Rumah belum selesai, ini tanggapan Wakil ketua II DPRD Kabupaten TTU

NTT Kartakita-Yasintus Lape Naif Wakil Ketua II DPRD Kabupeten Timor Tengah Utara di damping 2 Orang Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Uatara dianataranya Landelinus Kono Meta dan Paulinus Efi asal Dapil IV melakukan monitoring terhadap program BERARTI di Tahun Anggaran 2019 dan juga Tahun Anggaran 2020.
(Selasa, 30 Juni 2020)

Yasintus Lape Naif, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, saat di jumapi wartawan di lokasi kegiatan, mengungkapkan bahwa tujuan di lakukan monitoring ini adalah untuk bagaimana melihat secara dekat keberhasilan ataupun kegagalan dari program ini.

” Keberhasilan dari program ini, kita akan mengapresiasi pemerintah tapi kegagalan dari program ini maka kita minta kepada pemerintah untuk di evaluasi dan diperbaiki di tahun-tahun yang akan datang.” Ujar Naif.

Melihat kondisi Fisik bangunan Rumah yang belum di atap di Desa Fatumuti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara ini mengungkapkan bahwa dari 114 unit rumah yang didapat oleh Desa Fatumuti, sesuai data maupun informasi yang kita dapatkan dari PEMDES setempat, bahwa samapi detik ini masih ada 4 buah rumah yang belum di selesaikan.

“Penyababnya adalah dari ketidak mampuan dari penerima manafaat dalam hal ini terkait dengan swadaya terkait dengan ongkos tukang, nah karena itu kita berharap supaya hal ini menjadi masukan bagi DPRD, agar di bicarakan dengan pemerintah Daerah supaya kedepan hal ini bisa di evaluasi, sehingga tidak membebani masyarakat.” Jelas Wakil Ketua II DRPD Kab. TTU

Lebih dari itu ADPRD Fraksi Hanura ini juga memberkan bahwa untuk tahun 2019, program berarti di Dapil IV hanya 3 Desa saja yaitu Desa Fatumuti, Desa Lemon dan Desa Bisafe, dan kenapa DPRD selalu turun untuk memantau karean kita mau mengevaluasi keberhasila dari program ini dan juga keberhasilan dari program tersebut.

“Harus di akui bahwa setiap program yang di ajukan ada yang berhasil ada pula yang tidak berhasil” ungakpnya

Dan ia juga berharap program berarti di tahun 2020, harus bercermin pada program tahun Anggaran 2019, sehingga hal ini tidak terjadi lagi pada desa-desa penerima manfaat dinl tahun 2020, karena sebagai evaluasi hari ini, program ini ada sisi negatifnya, karena hari ini kita temukan rumah ada yang belum di atap.

“Kesalahannya bukan pada penerima manfaat, bukan juga pada kepala desa tetapi ini karena perencanaan dari Pemerintah Daerah tetapi kita berharap ada inovasi-inovasi baru, kemudian menciptakan metode-metode baru, sehingga tidak membebani masyarakat sebagai penerima manfaat” tutupnya (Frit Mandonsa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *