FMAB Minta Tranparansi Realisasi Dana Covid-19 Alor

Alor Kartakita-Forum Mahasiswa Alor Bersatu (FMAB) melakukan Demonstrasi pada Senin (5/10/2020). Aksi Demonstrasi di pimpin oleh Aldi Mooy selaku Kordinator umun dan dimulai dari Lapangan mini kalabahi Alor, kemudian menuju ke kantor Bupati Alor dan Kantor DPRD Kabupaten Alor, yang merupakan lokasi demonstrasi yang di tentukan Masa Aksi. Aksi Demonstrasi dilakukan guna meminta transparansi penggunaan dana covid-19.

Dikantor Bupati, Massa Aksi di terima oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Alor, namun ia sendiri mengaku tidak bisa mengungkapkan transparasi penggunaan Dana Covid-19 karena kondisi dan keadaan yang ada, sehingga ia kemudian berjanji akan secepatnya menyampaikan pernyataan sikap yang berisi tuntutan masa Aksi kepada Bupati Alor.

Setelah membaca dan  menyerahkan pernyataan sikapnya, masa aksi melanjutkan aksi demontrasinya ke kantor DPRD Kabupaten Alor untuk menyampaikan aspirasinya.

Di Kantor DPRD Kabupaten Alor Massa Aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Sulaiman Sing,S.H dan Ketua Komisi A, Doni Mooy. Keduanya melakukan dialog dengan masa Aksi dan berjanji akan membahas tuntutan Masa aksi yang terdapat dalam pernyataan sikap dan hasil dialog dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Alor.

Forum Mahasiswa Alor Bersatu (FMAB) memberikan waktu 2X24 jam kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor untuk merealisasikan tuntutannya yang terdapat dalam pernyataan sikap yang disampaikan selepas berorasi.

Dalam pernyataan sikapnya FMAB menyampaikan tuntutan berupa, meminta pemerintah Kabupaten Alor secara transparan untuk menyampaikan kepada masyarakat Kab Alor terkait realisasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang di alokasikan sebesar Rp. 15,8 Miliar.

“Hal ini perlu dipertanyakan, sebab dana penanganan Covid-19 yang di alokasikan sebesar Rp. 15,8 Miliar tersebut terbagi dalam 3 pos yaitu pos Kesehatan sebesar Rp. 8,6 Miliar,pos pemberdayaan ekonomi sebesar Rp.5,7 Miliar dan pos jaringan pengamanan social sebesar Rp. 1,5 Miliar. Dan total anggaran tersebut saat ini tersisa Rp. 8 Miliar.Untuk itu kami menegaskan kepada pemerintah daerah Kab Alor dalam hal ini bupati alor agar dengan terbuka menyampaikan kepada masyarakat Alor melalui media masa sehubungan dengan rincian penggunaan anggaran Covid-19 yang telah terpakai sebesar Rp. 7,8 Miliar”, kala Aldy.

FMAB juga meminta agar pihak Pemda dapat menjelaskan terkait penggunaan dana Covid-19 yang telah terpakai, karena beberapa waktu lalu melalui tulisan-tulisan yang dimuat di beberapa media online mengenai dana Covid-19 yang telah terpakai 7,8 Miliar sebab jumlah dana yang telah dikeluarkan tidak sedikit karena dari 15,8 Miliar merosot sampai 8 Miliar sehingga kami perlu mempertanyakan soal dana ini secara mendetail.

Kami menuntut Pemda agar dapat menjelaskan dana yang telah disalurkan ke masyarakat dan juga meminta agar dapat menunjukan bukti fisik yang telah Pemda berikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Alor di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat mengenai dana Covid-19 tersebut:, kata Aldy Mooy.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam hal mengatasi dampak penyebaran Covid-19 yang semakin massif. Salah satunya, terbitnya PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan pendemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang diteken presiden Jokowi pada tanggal 31 maret 2020. Melalui PERPU itu, pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya dengan rincian Rp. 405,1 Triliun:  Triliun Belanja bidang Kesehatan;  Triliun perlindungan sosial;  Triliun Insentif Perpajakan dan Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); Dan  Triliun Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah. Tentunya dana penanggulangan Covid-19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya. Pejabat pemerintahan baik di pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini mestinya berhati-hati dan tidak menyalanggunakan kewenangannya  agar penggunaannya tepat sasaran;

Di akhir pernyataannya,  FORUM MAHASISWA ALOR BERSATU memberikan tenggang waktu dua hari kepada Pemda  untuk secepatnya memberikan respon. Bila tidak mendapat jawaban FMAB akan tetap  turun aksi kembali untuk menanyakan kepada Pemda terkait dana Covid-19 Tersebut. (Gitur)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *