FSPI Dorong Optimalisasi Anggaran PILKADA

Jakarta, Kartakita — Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya 9 Desember 2020. Tahapan jadwal Pilkada serentak telah ditetapkan walau situasi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Anggaran menjadi isu yang utama untuk menyelanggarakan perhelatan Pilkada ini.

Bila berkacara dengan anggaran 2015 dengan total daerah yang Pilkada 269 wilayah sebesar 7,09 triliun maka kenaikkannya lebih dua (2) kali lipat di 2020, yakni sebesar 15,31 triliun. Atas dasar ini maka Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Pemuda Indonesia (FSPI), Dwi Agus angkat bicara menyikapi persoalaan Pilkada 2020.

Pertama melihat anggaran yang cukup besar ada baiknya anggaran yang ada terdahulu dioptimalkan. Artinya pemangkasan anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu, seperti pembiayaan pengadaan barang dan jasa untuk pencegahan Covid-19 tidak perlu dilakukan per individu, misalnya setiap TPS disediakan tempat cuci tangan, kursi dibuat jarak aman, supaya tidak banyak kerumunan karena mengantri waktu pencoblosan diperpenjang sehingga waktunya cukup untuk pemilih, alat coblos seperti paku sebaiknya dilakukan disinvektan secara berkala dan cadangan, tidak perlu satu setiap individu.

Kedua, selain soal anggaran kami juga melihat bahwa soal pendataan dari pemilu ke pmilu masih menjadi masalah yang cukup besar. Pencocokan dan penlitian harus lebih intens lagi terutama untuk pemilih pemula yang bertepatan atau menjelang hari pencoblosan, termasuk yang meninggal jangan sampai ada pemilih siliuman, orangnya sudah tiada, tapi masih terdaftar.

Ketiga, KPU harus menjelaskan ke publik mengenai strategi sosialisasi pada masa kampanye. Sampai sekarang Covid-19 masih terus merebak dan korban juga terus bertambah, harus ada startegi sosialisasi yang tidak melibatkan jumlah masa besar namun efektif. Selain itu, strategi ini juga harus bisa menggaet pemilih milineal untuk memilih bukan sekedar terdaftar sebagai pemilih saja.

Keempat, dalam proses demokrasi jangka panjang sebaiknya KPU memikirkan e-voting mengingat teknlogi sekarang sudah sangat canggih. Cara-cara konservatif harus kita mulai kikis dari sekarang sehingga menjadi modern. Ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR. Kita harus melihat negara-negara maju seperti Canada, Belanda, Jerman, Estonia dan Filipina. Kita menggunakan pilot projek sebagai pembalajaran, jadi tidak perlu semua wilayah dilakukan e-voting. Tinggal dipilih daerahnya yang tingkat pemahaman akan teknologi cukup bagus dan minim pelanggaran, tutup Agus. (agp/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *