GMNI Bogor Menilai Omnibus Law Bentuk Arogansi Pemerintah

Jakarta, Karta Kita — Sejak dikeluarkannya RUU Sapujagat Cipta Kerja atau yang sering disebut dengan Omnibus Law terus menuai protes dari masyarakat karena dianggap menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil yang notabene adalah mayoritas dari bangsa Indonesia.

Omnibus Law memberikan pembaruan bagi 72 UU, 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden dan 4 Peraturan Daerah. Setidaknya terdapat 1028 pasal yang harus disoroti oleh masyarakat bila tidak ingin kehilangan haknya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Bogor Bung Fera mengatakan bahwa RUU ini adalah sikap arogansi pemerintah yang hanya mementingkan kelompok pengusaha. Menurutnya ada beberapa sektor yang akan merugikan masyarakat seperti pada bidang lingkungan, pertambangan, kelautan perikanan, dan pertanian/perkebunan.

“Bayangkan saja banyak pasal mengenai sanksi adminitrasi dihapus supaya investor tertarik menanamkan modalnya. Itu artinya banyak hak masyarakat akan terampas. Salah satu contoh dalam sektor kehutanan pemegang izin tidak bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi. Mereka hanya diwajibkan dalam pencegahan dan pengendalian. Padahal seperti yang kita tahu bahwa kebakaran hutan menyebabkan kerugian pada masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu Fera juga menambahkan bahwa di bidang kelautan dan perikanan nelayan kecil tidak lagi memperoleh perlindungan khusus.

“Di bidang lain seperti kelautan dan perikanan, nelayan kecil tidak mendapat perlindungan khusus lagi, namun nelayan kecil dan besar sudah disamakan haknya sehingga akan terjadi penyerobatan hak oleh nelayan bermodal besar terhdap nelayan bermodal kecil.”

Lebih lanjut Fera juga menjabarkan bahwa di bidang pertanian tidak ada batasan yang jelas terhadap luasan perkebunan yang bisa diberikan ijin sehingga hal ini secara tidak langsung akan merampas tanah-tanah yang dikelola oleh petani-petani kecil.

“Petani gurem kita terancam karena tidak ada pembatasan luas perkebunan yang bisa diberikan ijin. Kasihan kan petani-petani kecil harus meninggalkan lahan-lahan yang sebelumnya menjadi lahan penghidupan mereka.” keluhnya.

Sementara itu berkaitan dengan isu konflik agraria, Fera mengutip Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat bahwa pada 2019 yang lalu di masa pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi konflik agraria sebanyak 279 kasus.

“Atas kondisi di atas kami GMNI Cabang Bogor menilai rancangan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sepatutnya diundang-undangkan mengingat selama ini masyarakat terus mengalami ketidakadilan. Sementara sekarang ingin ditambah lagi bentuk ketidakadilan baru melalui undang-undang yang tidak pro rakyat melainkan pro pengusaha ini. Hadirnya rancangan ini hanya menambah penderitaan rakyat” tutup Bung Fera. (AGP/Kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *