Hari Tani Nasional, DPP GMNI Tuntut Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria

Jakarta, Karta Kita — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuntut Pemerintahan Jokowi-Maa’ruf untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di Indonesia. Dalam tuntutan tersebut, DPP GMNI juga meminta implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1950.

Baca juga: Tanggapi Pelarangan Ibadah, GMNI Kembali Angkat Suara

Ketua DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan ada hal yang perlu dilakukan pemerintah demi terciptanya Reforma Agraria yang sejati. Pertama, selesaikan konflik agraria dan kedua pentingnya penerapan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1950 sebagai solusi bagi terciptanya kedaulatan pangan.

“Dalam peringatan Hari Tani Nasional, selain menuntut pemerintah menuntaskan konflik agraria kami juga meminta pemerintah mengimplementasikan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1950. Ini demi terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia.” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah mencegah tindakan represif kepada rakyat, buruh, petani dan nelayan yang sedang memperjuangkan haknya baik atas tanah maupun sumber-sumber penghidupannya.

“Kami harap pemerintah tidak diskriminatif dan berhenti melakukan tindakan represif kepada rakyat yang sedang memperjuangkan hak-haknya, terkhusus bagi petani yang memperjuangkan hak atas tanah.” tegas lulusan Universitas Padjadjaran ini.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk menagih janji pemerintah dalam pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di sektor agraria. Sementara untuk pembahasan RUU Cipta Kerja perlu segera dibatalkan demi rakyat.

“Kami mau menagih janji pemerintah dalam pemberantasan korupsi khususnya di sektor agraria. Selain itu, kami menyesalkan pemerintah dan DPR masih tetap membahas RUU Cipta Kerja padahal jelas-jelas RUU ini menciderai hak-hak rakyat.” katanya.

“Di saat hak-hak rakyat sedang direnggut oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dengan RUU ini sama saja pemerintah dan wakil rakyat sedang berusaha merebut hak-hak rakyat secara sistematis dan legal. Ini tak bisa dibiarkan.” tutup Imanuel. (jfs/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *