Harus Bagaimana Kita Menyikapi Polemik Omnibus Law?

Kartakita – Salah satu isu yang masih tetap hangat menjadi perbincangan publik hari-hari ini adalah omnibus law atau dikenal juga dengan istilah undang-undang “sapu jagat”. Kalau selama ini yang terkenal adalah doa sapu jagat sebagai doa lengkap meminta kebaikan di dunia dan di akhirat serta terjauhkan dari siksa neraka, kini istilah “sapu jagat” dilekatkan pada undang-undang yang sedang menuai polemik.

Barangkali maksudnya undang-undang ini menjadi undang-undang yang lengkap karena menyasar banyak sektor yang sebelumnya diatur dalam undang-undang yang berbeda. Omnibus law yaitu sebuah undang-undang baru yang ingin diketuk palu setelah melewati pembahasan oleh DPR sifatnya multi sektor–mengatur beragam hal untuk tujuan tertentu yang telah disepakati.

Omnibus law ini akan menganulir ayat atau pasal dari beberapa undang-undang yang telah diketuk palu sebelumnya sehingga ketika ada perihal yang diatur dalam undang-undang “sapu jagat” ini sebelumnya sudah diatur di undang-undang lama maka rujukannya adalah omnibus law.

Nah, omnibus law yang sekarang akan dibahas di Indonesia memiliki tujuan sekaligus terminologi “Cipta Lapangan Kerja”. Secara sederhana bisa dimaknai bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya?

Cara yang ditawarkan adalah dengan mengundang investasi masuk ke Indonesia. Bukankah selama ini Indonesia sudah kerap mengundang investor untuk datang?

Ya, benar sekali, memang sudah. Akan tetapi muncul beberapa persoalan yang dihadapi belakangan. Salah satunya adalah Indonesia tidak lagi menarik bagi investor karena berbagai persoalan yang dianggap sebagai hambatan investasi. Persoalan birokrasi yang bertele-tele, masalah perpajakan, upah yang terlalu tinggi dan rumitnya peraturan yang membuat investor kebingungan untuk menuruti yang mana.

Hal ini mendorong pemerintah untuk menyusun omnibus law yang bertujuan untuk menghapus aturan-aturan lama yang mengurangi minat investasi datang ke Indonesia. Setidaknya undang-undang ini terdiri dari 15 BAB dan 174 pasal yang nantinya mampu mengamandemen atau menganulir 82 Undang-Undang dan 1.194 pasal.

Sebenarnya bukan hal baru jika peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai saling tumpang tindih sehingga tak pelak menciptakan ketidakpastian hukum. Di dalam negeri saja sudah membingungkan banyak pihak apalagi harus dijadikan rujukan investor asing yang ingin masuk ke Indonesia.

Kendati demikian, niat baik pemerintah ini sangat rentan disalahpahami oleh publik apalagi bila menyentuh persoalan mendasar dari kepentingan publik itu sendiri. Misalnya saja kepentingan buruh. Harus dipahami bahwa ada banyak pasal dan ayat dalam undang-undang ketenagakerjaan yang akhirnya diketuk palu karena perjuangan panjang dari para buruh.

Apabila ayat atau pasal tersebut akan dianulir atau digantikan oleh ayat dan pasal yang barangkali tidak sesuai dengan kepentingan dan perjuangan buruh selama ini wajar bila menjumpai perlawanan dan penolakan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa di rancangan omnibus law cipta lapangan kerja upaya perlindungan buruh dan kesejahteraannya justru dihilangkan.

“Di RUU Cipta Kerja ini tidak ada kepastian kerja tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup tanpa batas, PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan TKA buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia” jelasnya.

Selain itu, pria yang juga menjabat pengurus pusat ILO ini juga menambahkan bahwa ketidakpastian pendapatan juga akan terjadi karena upah minimum dihilangkan, tidak ada lagi sanksi apabila pengusaha membayar di bawah upah minimum dan pesangon dihilangkan.

Dampak dari aturan outsourcing dan tenaga kontrak semakin dibebaskan maka buruh sulit mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan jaminan-jaminan lainnya.

Terkait pesangon, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah adanya penghapusan pesangon di omnibus law cipta kerja melainkan terjadi pengurangan nominal.

“Jumlah pesangon berkurang, tapi ada cash benefit yang diperoleh mereka yang di-PHK,” kata Ida (12/2/2020).

Ida Fauziyah juga menyampaikan bahwa pesangon di Indonesia tergolong tinggi mencapai 24 bulan, lebih lama bila dibandingkan dengan Vietnam hanya 7 bulan. Hal ini disampaikannya pada (20/2/2020)

Sementara apa yang disebut Said Iqbal dengan hilangnya pesangon dikarenakan penggunaan tenaga kerja outsourcing dan tenaga kontrak yang bisa saja dilakukan seumur hidup tanpa memikirkan skema menjadikan mereka menjadi tenaga kerja tetap.

“Outsourcing dan tenaga kontrak kan tidak mendapatkan pesangon. Jadi, dengan sendirinya pesangon akan hilang.” ungkapnya.

Iqbal juga menambahkan bahwa dalam RUU Cipta Kerja, uang penggantian hak juga dihilangkan sedangkan uang perhargaan masa kerja dari maksimal 10 bulan diubah menjadi maksimal 8 bulan.

Sementara mengenai isu penghapusan upah minimum juga dibantah oleh Menteri Ida. Upah minimum tetap ada namun yang digunakan bukan upah minimum kota/kabupaten melainkan upah minimum provinsi. Skema penghitungannya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah ditambah upah minimum tahun sebelumnya.

Bahkan dalam omnibus law cipta kerja, pemerintah mengenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan dalam konsepnya tidak menambah iuran baru. Program ini mengenalkan pemberian uang saku, pelatihan vokasi dan jaminan akses penempatan kerja.

Omnibus law cipta kerja sebagaimana dikatakan di awal memang menyentuh multi sektor dan bisa mengamandemen banyak pasal di undang-undang terdahulu sehingga wajar saja menimbulkan kekuatiran bagi sekelompok orang yang merasa kepentingannya terganggu.

Seandainya sosialisasinya tepat dan diskusinya tuntas barangkali hal ini tidak akan terjadi. Pencerahanlah yang perlu digalakkan. Setiap aspirasi juga perlu didengar dan dipertimbangkan. Publikpun perlu meluangkan waktu untuk banyak membaca, memahami dan mengerti RUU ini.

Kompleksnya sektor yang diatur serta aturan lama yang akan diamandemen seyogyanya mendorong pemerintah dan publik lebih hati-hati dan teliti. Cermati satu per satu pasal dan ayatnya agar tidak keliru dan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain itu, secara filosofis jangan sampai karena begitu gandrungnya dengan investasi pemerintah lupa bahwa yang perlu diperkuat adalah kemandirian ekonomi bukan ekonomi yang terlalu bergantung pada investasi asing.

Jangan sampai ada anggapan rezim yang gandrung dengan ekonomi pancasila justru getol mengkampanyekan liberalisasi ekonomi. (jfs/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *