Jakarta PSBB Lagi, Sudahkah Memikirkan Antisipasi Efek Ekonominya?

Jakarta, Karta Kita — Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang akrab dikenal dengan singkatan PSBB akan kembali diterapkan di Jakarta. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat peningkatan kasus Covid-19 kian memuncak.

Baca juga: Tak Lolos Tes Kesehatan 3 Bapaslon Ini Dapat Diganti Dengan Bapaslon Baru?

Pelaksanaan PSBB yang baru akan dimulai pada Senin, 14 September 2020 ini ternyata dengan cepat memberikan dampak pada perekonomian Indonesia terutama ditandai dengan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai ke angka 5%. Sementara itu, perekonomian secara umum termasuk sektor rill juga dikhawatirkan akan turut mengalami dampaknya.

Sebagaimana diketahui, sektor rill selama ini saja masih berjalan secara terseok-seok mengingat menurunnya minat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan maupun karena kekhawatiran akan stabilitas ekonomi di masa depan. Perusahaan yang tadinya sedang berusaha bangkit dari keterpurukan setelah melakukan PHK dan pengurangan gaji karyawan mau tak mau akan kembali berhadapan dengan tantangan pasca kebijakan PSBB ini.

Namun betapapun beratnya tantangan ekonomi pasca PSBB yang kembali diterapkan di Jakarta, semua ini tak lepas dari ketidakdisiplinan masyarakat dalam memastikan berjalannya protokol kesehatan selama beraktivitas sehari-hari.

Penyebaran dan penularan virus Covid-19 secara nyata meningkat bila diperhatikan saat terakhir PSBB diterapkan pada akhir Juni lalu dengan pertengahan bulan September ini. Betapa tidak, kasus Covid-19 di Jakarta mengalami peningkatan yang sangat drastis yakni dari 11.270 kasus per tanggal 30 Juni 2020 meningkat menjadi 52.840 kasus per tanggal 12 September 2020.

Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan mencapai 369 persen dalam jangka waktu lebih dari dua bulan. Jika dibiarkan tanpa memberikan peringatan kepada masyarakat barangkali juga akan memperburuk situasi pandemi itu sendiri.

Sementara itu untuk menjaga agar sektor ekonomi tidak sepenuhnya lumpuh tentu diperlukan kebijakan-kebijakan khusus mendampingi kebijakan PSBB. Tentu saja, perusahaan-perusahaan yang secara langsung terdampak PSBB bisa saja kembali melakukan PHK.

Sektor informal pun kembali harus dibatasi ruang geraknya di kala usaha-usaha kecil yang baru saja berusaha beroperasi. Pengaruhnya akan sangat terasa bagi penurunan pendapatan masyarakat yang ujung-ujungnya menurunkan tingkat konsumsi masyarakat itu sendiri. Tanpa kebijakan yang jelas dalam menopang ekonomi barangkali resesi yang selama ini dikhawatirkan sedang menanti di depan mata. (jfs/kartakita)

Sumber gambar: Tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *