20 April 2021

Ketua PKK Dairi Romy Mariani Tegaskan Pentingnya Pusat Pembelajaran Keluarga

Dairi, Karta Kita — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Romy Mariani Simarmata menilai pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) merupakan indikator penting dalam menggapai Indonesia Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2030 mendatang.

Baca juga: Setara Institut dan DPP GMNI Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Kasus Intoleransi

“Keluarga itu yang pertama dan yang terutama karena di dalam keluargalah anak dididik dan diasuh oleh orang tuanya. Keluarga ini adalah unit terkecil di mana ada ayah, ibu dan anak. Jadi adanya pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga akan membantu mencegah kekerasan dan eksploitasi pada anak.” terang istri Bupati Eddy Kelleng Ate Berutu ini pada saat menjadi narasumber dalam pelatihan konselor Puspaga pada Rabu, (23/9/2020).

Pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) ini, Romy Mariani Simarmata juga menjelaskan secara detil tentang Puspaga.

“Jadi nanti di Puspaga ini akan ada Psikolog dibantu admin dalam rangka memberikan pembelajaran cara mengasuh anak yang baik, pentingnya mencegah kekerasan dan eksploitasi pada anak dan bagaimana cara-cara mencegahnya.” jelasnya.

Ia juga menambahkan pentingnya peranan keluarga sebagai pelopor dan pelapor yang nantinya akan terus berkoordinasi dengan Psikolog. Keluarga ini dikenal dengan sebutan Keluarga Pelopor dan Pelapor (KP2) yang akan dikaderisasi agar siap sebagai perpanjangan tangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lapangan.

“Nah, Psikolog ini nanti akan komunikasi terus dengan yang namanya KP2 yaitu Keluarga Pelopor dan Pelapor. KP2 ini akan kita kaderisasi agar siap bekerja di lapangan, jadi perpanjangan tangan kepada masyarakat di lapangan.”

Ibu Romy Mariani Simarmata bersama Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu

Menurut Romy Mariani Simarmata setidaknya terdapat 5 klaster hak anak yang perlu diperhatikan dan terus diperjuangkan yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut kepercayaan dan keyakinannya, keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan sosial anak-anak terlantar, serta perlindungan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Tanggung jawab kita bersama agar 5 hak anak ini bisa terpenuhi. Selain hak sipil dan kebebasan anak, mari kita perhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak terlantar, anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diberi perlindungan. Begitu juga dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan dan korban bencana.” tutupnya. (jfs/kartakita)