5 July 2022

KIP Ingatkan Pentingnya Melindungi Informasi Pribadi Suspect Corona

Jakarta, Karta Kita – Beredarnya informasi pribadi pasien dalam pemantauan (PDP) Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur kian merusak kepercayaan publik karena identitas pribadi yang sifatnya rahasia begitu mudahnya terbongkar ke publik. Bila tidak dihentikan hal ini dapat mengakibatkan orang takut melaporkan ketika dirinya terindikasi terjangkit Corona.

Dalam siaran persnya pada 17 Maret 2020, Arif A. Kuswardono selaku Komisioner KIP menyampaikan bahwa ia sangat menyesalkan beredarnya informasi yang mengungkap data pribadi Pasien Dalam Pemantauan di salah satu rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur tersebut.

Ia menerangkan bahwa sesuai amanat Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak kebebasan pribadi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dan menurut pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi adalah informasi yang dikecualikan. Dimana informasi pribadi merupakan jaminan akan hak privasi seseorang.

“Kalau mengacu pada Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, salah satu hak asasi manusia itu adalah hak kebebasan pribadi. Lalu dalam pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ada pengecualian keterbukaan dalam hal rahasia pribadi. Jadi hak privasi seseorang itu dijamin oleh undang-undang. Ini yang perlu diingat. Jadi saya sangat menyesalkan kalau informasi yang mengungkap data pribadi pasien dalam pemantauan di salah satu rumah sakit di Surabaya Jawa Timur itu bisa beredar luas.” ungkapnya.

Lebih lanjut Arif juga bercermin pada pengalaman negara-negara yang terjangkit Covid-19 yang juga ditemukan tendensi serupa. Hal ini berkaitan dengan munculnya tindakan ilegal yang mengancam privasi pasien.

“Kita perlu bercermin pada beberapa negara di luar Indonesia. Telah terjadi kasus pembobolan informasi (hacking) terhadap data rumah sakit, pengintipan oleh orang dalam (insider snooping) maupun penyalahgunaan data lainnya. Kasus ini bertambah setelah beberapa tokoh dan figur publik dinyatakan positif terkena virus Covid-19. Kita patut menghindari hal serupa terjadi di negeri ini.” jelasnya.

Ia juga mengingatkan kembali mengenai kasus pasien pertama dan kedua yang dinyatakan positif Corona merasa tertekan pasca terbongkarnya informasi pribadinya ke publik.

“Kita perlu belajar pada kasus pasien 01 dan 02, dimana dalam keterangannya (16/3) menyampaikan bahwa ekspose berlebihan atas musibah penyakit mereka telah membuat ‘tekanan’ pada yang bersangkutan. Juga keterangan dari Juru Bicara Pemerintah Untuk Penaggulangan Covid-19 dr. Ahmad Yurianto (10/3) bahwa kondisi depresi pasien memperlambat penyembuhan pasien.” kata Arif.

Terakhir Arif mengajak masyarakat untuk menjaga situasi dengan tidak menyebarkan hoax atau informasi terkait orang dalam pantauan/pasien Corona yang belum dapat dipastikan kebenarannya atau diakses secara ilegal. (agp/kartakita)