LMND NTT Kecam Aksi Kriminalitas Pemerintah Provinsi NTT Terhadap Warga Besipae

Kupang, Karta Kita – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Nusa Tenggara Timur mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT kepada warga Besipae Desa Mio Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Selasa (12/05/2020) lalu.

Ketua LMND NTT Marianus Engel Bell mengatakan bahwa sudah sejak lama masyarakat Besipae berjuang untuk mempertahankan hak tanah adat mereka yang diklaim oleh pemerintah provinsi (Pemprov) NTT sebesar 3000 Ha. Berbagai cara yang dilalukan masyarakat Besipae untuk berjuang demi tanah sebagai sumber kehidupan yang diwarisi oleh leluhur mereka.

Beberapa hari lalu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat berkunjung ke lokasi disambut dengan aksi buka baju oleh ibu-ibu yang berada dilokasi yang diklaim sebagai aset Pemprov NTT. Aksi protes yang dilakukan oleh ibu-ibu Basipae mendapatkan ancaman dari Pemprov NTT dan Komisi II DPRD NTT dengan ancaman akan melaporkan ke kepolisian daerah (Polda) NTT dengan dalil UU Pornografi.

“Kami menilai bahwa sikap Pemerintah provinsi NTT dan komisi II DPRD NTT sebagai bentuk kriminalitas dan intimidasi yang dilakukan untuk menakut-nakuti masyarakat Besipae dengan dalil UU Pornografi”, katanya.

Engel Bell menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan DPRD NTT seharusnya memiliki filosofi terhadap aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu Besipae sebagai bentuk pesan moralitas seorang perempuan.

“Aksi buka baju itu adalah bentuk protes bahwa ketika tanah yang diklaim oleh pemerintah provinsi NTT tidak lagi memberikan mereka sumber kehidupan dan kelanjutan hidup bagi anak cucu mereka. Namun tanah itu diambil alih pemerintah NTT demi proyek pengembangan daun kelor dan penggemukan ternak sapi akan mengancam hidup mereka”, tegasnya.

“Oleh karena itu, aksi ibu-ibu tersebut adalah sebuah pesan moralitas agar tanah yang akan diobrak-abrik bagaikan pemerkosaan terhadap diri mereka sebagai perempuan”, lanjutnya.

LMND NTT juga menilai bahwa sikap yang diambil oleh pemerintah provinsi NTT dan Komisi II DPRD NTT seharusnya dilakukan secara musyawarah-mufakat untuk mengambil langkah solutif yang saling menguntungkan, bukan saling mengancam dengan tindakan kriminalitas dan intimidasi.

“Perlu diketahui sikap intimidasi juga telah dilakukan oleh Pemprov NTT ketika mengecek lokasi, begitu dipertontonkan tangisan anak-anak dan ibu yang dilakukan oleh SATPOL PP NTT dengan sikap kekerasan dan pemaksaan”, jelasnya.

Berikut poin-poin tuntutan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTT yakni:

Pertama, pemerintah provinsi dan Komisi II DPRD NTT segera hentikan kriminalitas dan intimidasi kepada masyarakat Besiapae.

Kedua, DPRD NTT segera bentuk team untuk melindungi masyarakat Basipae dari bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi NTT.

Ketiga, mendesak pemerintah provinsi dan DPRD NTT mengedepankan sikap humanisasi dalam merespon aksi-aksi protes masyarakat Besiapae.

Keempat, mendesak pemerintah provinsi NTT segera memberikan Hak Tanah Adat masyarakat Besipae.

Kelima, pemerintah provinsi NTT laksanakan Pasal 33 UUD 1945 dan UU Reforma Agraria. (mkh/kartakita)

One thought on “LMND NTT Kecam Aksi Kriminalitas Pemerintah Provinsi NTT Terhadap Warga Besipae

  • 15 May 2020 at 09:14
    Permalink

    Luar biasa perjuangan nya Tuhan memberkati

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *