LPA NTT Minta, Pelaku Exploitasi Seksual Anak di Alor Harus Ditahan

Alor,  Karta Kita — Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyayangkan maraknya kasus Exploitasi Seksual terhadap anak, apalagi baru- baru ini, beredar berita mengenai dugaan kasus prostitusi anak yang melibatkan Kepala BMKG Kabupaten Alor. Ketua LPA NTT, Veronika Ata,SH.,M.Hum pun memberikan pandangannya mengenai dugaan kasus tersebut kepada awak media saat diwawancarai via telpon Jumat (31/7/2020). Ia mengatakan bahwa terhadap Dugaan kasus Exploitasi Seksual seringkali ditemukan dalam bentuk penjebakan dari orang dewasa kepada anak-anak.

“Eksploitasi sexual terhadap anak  kian marak. Dalam masa Pandemi covid-19 ini, kita menemukan terjadinya exploitasi sexual dalam bentuk jebakan dari orang dewasa  kepada korban 3 orang anak. Sebagai contoh, kejadian  baru-baru ini dengan dugaan  pelaku adalah Kepala BMKG Alor, satu staf dan seorang “Mami”. Korban masing-masing (nama samaran): Bunga (14) Mawar (15) dan Melati (17) membuat laporan Polisi di Polres Alor. Mereka di dampingi ibunya dan keluarganya.  Diungkapkan, terduga pelaku   menggunakan jasa ‘Mami’ untuk merekrut anak-anak pelajar yang masih berusia di bawah umur. Mereka diberi imbalan uang tunai berkisar 500 ribu, kemudian diberi Handphone baru dan diajak makan.  “Anak-anak, mereka ajak makan, kasih Handphone baru dan uang. Harganya kalau 500 (ribu) ya dia (‘Mami’) dapat 300 ribu, anak-anak dapat 200 ribu. ‘Mami’ ini yang jual mereka ke om-om di sana (rumah dinas Kepala BMKG Alor),” ujar ibu itu sembari geram pada perilaku ‘Mami’. (bandingkan Berita Online)”. Tutur Veronika merincikan Kronologis kasus yang diketahuinya melalui berita Online.

Veronika Menambahkan bahwa Jika kasus ini nantinya terbukti benar terjadi maka ini dapat dikategorikan dalam kekerasan seksual dan kalaupun dilihat sebagai prostitusi maka menurut Veronika, sesungguhnya ini adalah perilaku orang dewasa yang dengan sengaja menjebak dan memprostitusikan anak. Veronika juga mengungkapkan bahwa jika terbukti maka pelaku melanggar pasal 81 Undang- Undang perlindungan Anak mengenai ancaman kekerasan untuk dapat melakukan persetubuhan dengan anak yang diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun dan Pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

“Menurut kami, peristiwa ini dikategorikan kekerasan sexual. Kalaupun dikatakan Prostitusi, ini sesungguhnya perilaku orang dewasa yang menjebak dan  prostitusikan anak.  Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pelaku dapat dijerat dengan pasal 81 ayat (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.Ujar Veronika menggambarkan amcaman pidana yang menanti pelaku.

Berdasarkan kejadian ini, LPA NTT menyesalkan perilaku sebagai Pejabat Negara yang tidak melindungi anak, LPA NTT juga meminta kepada piha penegak hukum di kabupaten Alor untuk memproses dan menindak pelaku. LPA juga menyesalkan Pelaku yang merupakan seorang Pejabat dan ASN yang merupakan Pelayan Publik seharusnya menghormati dan melindungi anak malah melakukan Exploitasi. Sungguh suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

“LPA NTT menyesalkan perilaku sebagai Pejabat Negara yang tidak melindungi anak.  Kami menyerukan kepada Pihak Penegak hukum untuk proses dan menindak pelaku. Apa lagi sebagai seorang pimpinan dan ASN, mestinya menghormati dan melindungi anak, bukan sebaliknya melakukan exploitasi. Sangat ironis,  saat ini banyak terjadi kekerasan sexual di NTT dan Pemerintah bersama semua komponen lain berupaya untuk menghentikannya. Menurut kami, siapaun pelakunya, harus diproses, ditangkap dan ditahan karena melanggar UU Perlindungan anak.  Di saat pandemic, mesitnya kita mendukung dan memenuhi hak anak dalam mengenyam pendidikan karena anak dalam situasi rentan”. Ujar Ketua LPA NTT, Menyampaikan suara hati Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT.

LPA NTT juga meminta agar semua pihak tidak menyalahkan dan menyudutkan korban, karena korban adalah anak yang merupakan kelompok yang rentan terhadap bujuk rayu dan mudah ditipu dengan iming-imingan yang diberikan sehingga harus dilindungi. LPA NTT meminta sebaiknya semua pihak fokus kepada proses hukum para pelaku.

“Perlu jadi perhatian kita agar anak yang menjadi korban patut dilindungi, dan jangan salahkan korban, karena anak merupakan kelompok rentan yang patut dilindungi. Mereka dibujuk, dirayu dan diimingi uang dan HP. Karena itu fokusnya adalah proses hukum para pelaku”.

Diakhir wawancara Lembaga Perlindungan Anak NTT menyampaikan harapannya terhadap penegakan hukum dan harapan NTT terbebas dari kekerasan dan eksploitasi sexual terhadap anak dan perempuan.

“Semoga Penegakan hukum berjalan agar NTT terbebas dari kekerasan dan eksploitasi sexual terhadap anak dan perempuan” Ujar Veronika, Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT mengakhiri keterangannya. Jumat (31/7/2020). (Gitur).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *