Maruarar Sirait Sepakat Tunda Pilkada Serentak, Pemerintah dan KPU: Lanjutkan!

Jakarta, Karta Kita — Maruarar Sirait merupakan salah satu politisi yang sepakat untuk menunda Pilkada serentak mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Usulan yang disampaikan oleh Maruarar Sirait juga tidak lepas dari laporan bahwa ada sebanyak 59 bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pria yang kerap disapa Ara itu juga berpendapat bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk Pilkada akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk penanganan kesehatan. “Ini situasi darurat. Kesehatan dan keselamatan rakyat harus diutamakan. Utamakan kesehatan rakyat, anggaran bisa untuk membeli masker, membuat ventilator, meningkatkan kapasitas rawat inap dan ICU.” terang Ara, sebagaimana dikutip dari Liputan 6.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD memberikan sinyal berbeda mengenai usulan penundaan Pilkada serentak. Mahfud menilai penundaan kurang tepat karena tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Di sisi lain, sambung Mahfud, penundaan Pilkada serentak hanya akan menimbulkan persoalan baru yakni akan banyak daerah yang harus dikelola urusan pemerintahan daerahnya oleh pelaksana tugas.

“Nanti ada 270 pemda yang harus diangkat plt nya karena nunggu Covid, kan jadi nggak benar juga.” jelas Mahfud pada CNNIndonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga turut menanggapi isu penundaan Pilkada serentak. Menurut komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi belum ada opsi penundaan Pilkada Serentak. Dengan demikian, tahapan akan tetap dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Raka Sandi juga menegaskan bahwa penundaan Pilkada Serentak telah tertuang pada Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 . Pada peraturan tersebut telah diatur pihak-pihak yang berwenang mengambil keputusan penundaan Pilkada serentak.

Merujuk Pasal 122A ayat 2 UU No. 6 Tahun 2020 dikatakan bahwa “Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.” (jfs/kartakita)

Sumber gambar: Gesuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *