20 April 2021

Menakar Demokrasi Indonesia

Oleh Andria Perangin-angin
Pengurus DPP KNPI
Alumni GMNI

 

Tulisan berjudul Menakar Demokrasi mungkin sudah banyak dibaca oleh pembaca, namun ini salah satu tulisan yang mencoba membahas mengenai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di Indonesia, sebagai sebuah ukuran kerberhasilan dalam bentuk opini.

Di dunia ini tidak ada demokrasi yang ideal, sebagai sebuah sistem kenegaraan demokrasi berbeda-berbeda di setiap negara, semua tergantung kondisi budaya dan kepentingan elite pengusaha. Peling tidak dari sejarah demokrasi ada tiga unsur yang harus ada yakni kaum minoritas, kaum mayoritas dan penguasa.

Baik minoritas maupun mayoritas sama-sama memiliki kepentingan terhadap kekuasaan sehingga konflik pasti tercipta, mayoritas belum tentu berkuasa, semuanya tergantung penguasa memainkan isu atau menajemen konflik untuk mempertahankan kekuasaannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki demokrasi yang cukup panjang karena tokoh bangsa membahas mengenai demokrasi ekonomi.

Pada era awal kemerdekaan para tokoh bangsa sudah membahas demokrasi ekonomi pasca Indonesia merdeka. Tokoh bangsa kala itu sudah memastikan bahwa negara wajib memberikan keadilan dan kemakmuran kepada setiap warganya sesuai dengan Pancasila yang ditungkan dalam UUD 45. Hal ini cukup berbeda dengan Amerika dengan Deklarasi kemerdekaan yang hanya memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk mengejar kebahagiaan.

Dari berbagai rangkaian pergulatan politik akhirnya Soekarno menjadikannya konkret dengan program landreform dan membangun industry pertahanan serta eksktraktif. Sayang Soekarno gagal dengan permainan yang dia bangun sendiri. Istilah “NASAKOM” yang dia bangun menjadi boomerang bagi kekuasannya karena anti komunis tidak bisa dia kendalikan lagi. Ibarat pelatih sepak bola, Soekarno tidak bisa menanggulangi kesalahan pemaiannya yang melakukan blunder sehingga terjadi kekalahan dan tidak bisa bangkit sampai hari ini. Pemikiran Soekarno terhadap pembangunan Indonesia dan dunia sekarang hanyalah jargon tanpa kejelasan implementasi.

Salah satu keberhasilan Soekarno adalah semasa demokrasi terpimpin yang dia cetuskan berhasil membangun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi locus of power karena terdiri dari golongan ekonomi.

Memasuki era Orde Baru, dominasi demokrasi politik untuk mempertahankan kekuasaan lebih dominan. Isu anti kelompok kiri menguat dan otorianisme berhasil memberangus kelompok kiri yang dianggap berbahaya bagi lingkar kekuasaan. Demokrasi politik semakin berjauhan dengan demokrasi ekonomi dan menyebabkan ketimpangan yang luar biasa dari semua sektor, baik politik, ekonomi dan budaya di Indonesia.

Ketergantungan negara terhadap utang dan investor menyebabkan sumber daya alam tergadai, hampir semua sektor dikuasai oleh pemodal dari luar. Sebagai pemilik kekayaan alam, warga Indonesia hanya sebagai objek bahkan tergusur dari kehidupannya yang menyebabkan konflik agraria. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai locus of power pada saat itu tidak berdaya menghentikan kekuatan Orde Baru walau mempunyai kewenangan. Akhirnya gerakan mahasiswa muncul dan menyudahi kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Pada masa transisi reformasi harapannya demokrasi politik yang berjalan akan semakin dekat kepada demokrasi ekonomi. Kanyataanya kita mengalami kebablasan demokrasi karena tanpa disadari demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Sistem politik demokrasi liberal dan langsung yang terjadi hari ini telah merubah mental masyarakat menjadi perdagangan suara.

Sudah menjadi rahasia umum kalau suara masyarakat dalam Pemilu memiliki bargaining materi. Hasilnya cost politik menjadi sangat mahal dan kualitas kandidat hanya dikukur berdasarkan keukuatan modal materi. Hilangnya fungsi MPR telah menyababkan kita kehilangan visi membagun bangsa. Pembangunan Indonesia berjalan berdasarkan keinginan presiden terpilih, bukan berdasarkan pandangan visi membangun bangsa Indonesia jangka Panjang.

Pada akhirnya kita dapat merasakan bahwa demokrasi politik masih berjauhan dengan demokrasi ekonomi. Masyarakat yang menjadi objek politik menyebabkan tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warganya hilang. Memang hari ini harus ada perubahan sistem politik di Indonesia, mungkin salah satunya mengembalikan fungsi MPR, terutama megembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus mendapat apresiasi. Dengan demikian kita bisa membangun Indonesia yang visioner.

Kita dapat menakar Kerberhasilan demokrasi politik dengan melihat indikator perkembangan demokrasi ekonomi. Di Indonesia tentu saja dengan melihat kekuatan ekonomi masyarakat yang bisa kita garis bawahi dengan tiga hal yakni adil, Makmur dan kecerdasan setiap warga yang merdeka dalam menentukan sikap politik.