Mengurai Kemelut Agraria

Oleh : Andria Perangin-angin

“Tiada suatu bangsa yang menjadi besar tanpa menjalankan reforma agraria terlebih dahulu”.

Semakin kita melupakan reforma agraria maka semakin kompleks masalah yang akan kita hadapi di masa depan. Persoalan agraria saat ini sudah sangat kompleks karena dari rezim ke rezim agraria tidak menjadi prioritas. Akibatnya terjadi penumpukan masalah.

Pada awal pemerintahan Jokowi di tahun 2014 sempat terbersit harapan. Ketika itu Jokowi dalam nawacitanya memasukkan reforma agraria sebagai agenda prioritas. Sayang sekali praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Bisa dikatakan bahwa persoalan utama agraria di Indonesia adalah terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat UUPA No. 5 tahun 1960. Semangat itu adalah semangat revolusi sosial dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Kini justru semangat undang-undang yang lahir pada masa Orde Barulah yang kentara dari beragam kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Semangat liberalisasi akan sumber-sumber agraria dalam negeri yang jelas saja bukan lagi diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Namun gerakan sosial tidak mau kalah dengan gerakan liberalisasi agraria. Akhirnya lahirlah gerakan yang mendorong lahirnya TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini mengamanatkan Presiden dan DPR untuk mengkaji kembali undang-undang yang berkaitan dengan agraria, menata ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Alih-alih menjalankan amanat tersebut, DPR bersama Presiden malah melahirkan undang-undang yang mempertegas liberalisasi agraria dan mengukuhkan sektoralisme yang berakibat pada tersingkirnya agenda reforma agraria yang genuine. Sebagai contoh, saat ini DPR tengah menggodok RUU Pertanahan yang isinya menitikberatkan pengelolaan sumber agraria skala luas yang berorientasi modal.

Lagipula RUU Pertanahan sudah tidak dibutuhkan karena sebelumnya urusan luas lahan pertanian sudah diatur dalam Perpu No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Memang saat ini diperlukan payung hukum pengadilan agraria karena UU No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform telah dicabut.

Paling tidak terdapat 597 peraturan agraria yang saling tumpang tindih di Indonesia. Diantaranya terdapat sebanyak 27 Undang-Undang yang saling tumpang tindih, 48 Peraturan Presiden, 22 Keputusan Presiden, 4 Instruksi Presiden dan 496 Peraturan/ Keputusan/ Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara yang mengatur tentang agraria. Jadi tidak heran jika konflik agraria kerap terjadi karena perbedaan persepsi antara masyarakat dan pengusaha serta izin yang dikeluarkan bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan.

Sudah seyogyanya Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres untuk menghentikan proses pegesahan undang-undang yang berkaitan dengan agraria, sembari melakukan tinjauan ulang terhadap semua undang-undang yang bertentangan dengan semangat UUPA No. 5 tahun 1960. Kecuali memang kondisi karut-marut dasar hukum ini memang sengaja dipelihara agar tidak ada kepastian hukum yang berdampak pada maraknya konflik agraria yang sangat merugikan khususnya rakyat kecil.

Harapan di Periode Kedua

Kita tidak bisa menutup mata bahwa Jokowi memberikan semangat dan harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Walau masih banyak kurangnya, kebijakan melakukan nasionalisasi sumber agraria, membangun sampai ke pelosok tanah air hingga pemindahan Ibu Kota harus kita dukung agar maksimal. Mengenai agraria, kita harus mengakui bahwa Pemerintahan Jokowi belum berbuat banyak selain distribusi tanah melalui sertifikasi nasional. Tentu ini bukanlah reforma agraria yang genuine.

Hampir semua negara maju sudah menjalankan reforma agraria sebelum mereka berbicara lebih lanjut mengenai politik, demokrasi dan sistem ekonomi. Sebagai bukti, di negara-negara barat yang sudah maju, kita tidak akan menemukan konfilk agraria atau bentrokan petani dengan aparat soal sengketa lahan. Hal ini dikarenakan mereka sudah menyadari bahwa soal ruang hidup adalah hak utama manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah menjadi kesadaran ilahi bahwa soal agraria merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup? Jawabannya sebenarnya sudah gamblang di wajah pertanian kita yang semrawut, lingkungan yang semakin rusak dan hilangnya hak orang untuk hidup karena penggusuran.

Kondisi ini memang bukan salah Jokowi namun sebagai presiden pilihan rakyat Indonesia Jokowi melihat sejarah agraria Indonesia. Secara jelas memang reforma agraria bukanlah mengejar pertumbuhan ekonomi semata yang selama ini dibanggakan ekonom kita. Reforma agraria lebih mengutamakan keadilan dan kemakmuran demi Indonesia yang berdikari, dia bergerak dari bangsa terjajah menjadi semangat revolusi pasca kemerdekaan. Reforma agraria memang bertolak belakang dengan pembangunan yang berdasarkan utang dan investasi namun melihat kondisi saat ini sepertinya investasi dan utang tak bisa lagi dibendung.

Untuk itu perlu kiranya Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf melakukan beberapa langkah ke depan. Pertama, membatasi wilayah investasi. Jangan sampai terulang kembali era sebelumnya yang meliberalisasi seluruh sumber agraria. Faktanya globalisasi yang sudah berjalan 15 tahun terakhir tidak mengakhiri ketimpangan yang terjadi. Kita bisa simpulkan sistem ekonomi global memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain dia memperlebar ketimpangan, baik sosial maupun ekonomi.

Kedua, Jokowi-Ma’ruf melakukan review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan semangat UUPA Nomor 5 tahun 1960. Bila perlu jangan takut mencabut undang-undang yang memberikan dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Hal ini sesuai amanat TAP MPR No.IX/2001.

Ketiga memberikan batas waktu kepada Kementerian Agraria untuk mendata tanah yang berkonflik dan berlebih alias lahan tidur guna dibagikan kepada rakyat yang siap menggarap demi membangun perekonomian rakyat dan menciptakan pemerataan serta keadilan sosial.

Tak dimungkiri penyebab kegagalan sistem ekonomi global mengatasi ketimpangan adalah menghilangnya ruang hidup masyarakat di perdesaan. Hal ini sebagai sebab akibat yang tak terpisahkan antara modal dan kebutuhan tanah skala luas berujung pada alih fungsi lahan di perdesaan menjadi industri ekstraktif maupun perkebunan. Era globalisasi atau sistem ekonomi global ini sudah dirancang sejak Orde Baru namun kita tidak boleh didikte oleh negara-negara besar yang mengincar sumber daya agraria kita.

Kita berharap pada keberanian Presiden Jokowi untuk mewariskan kebijakan positif di periode kedua pemerintahannya. Semoga saja lahir trobosan baru di bidang agraria kendati kita tidak bisa menggantungkan nasib agraria sepenuhnya kepadanya. Nasib agraria tetap berada pada diri kita masing-masing yang masih tersisa semangat revolusi sosial dalam bingkai UUPA Nomor 5 tahun 1960.

Andria Perangin-angin
Pegiat Agraria dan Pebisnis Pertanian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *