Menyelisik Alasan Jokowi Tolak Keluarkan Perpu KPK

Jakarta, Kartakita – Setelah rentetan aksi demonstrasi terus bergulir seolah tiada henti mencuat kecurigaan adanya agenda mendelegitimasi pemerintah dan upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Masak iya, sudah terpilih di pilpres saja masih ingin diganggu gugat dan dibatalkan pelantikannya?

Jangan-jangan pemerintah hanya mencari-cari alasan agar tidak terlihat melakukan kesalahan ketika beberapa rancangan undang-undang bermasalah muncul ke permukaan.

Kalau memang ada agenda tersebut sebaiknya pemerintah segera memaparkan bukti-bukti yang akurat sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah kembali pulih. Sementara itu, salah satu lembaga yang dituntut oleh pengunjuk rasa adalah lembaga legislatif yang tidak bisa dipungkiri betapa kuat peranannya dalam pembuatan undang-undang.

Namun mengapa seolah-olah bola panas hanya ditujukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara publik, DPR dan pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang KPK, KUHP maupun pertanahan?

Dalam perspektif pengunjuk rasa, pemerintah memiliki senjata ampuh untuk menjawab keresahan akan lahirnya undang-undang yang dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi, tidak sesuai dengan nalar pengunjuk rasa serta tidak pro rakyat. Senjata ampuh tersebut adalah hak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) demi menjawab keresahan dan kegundahan para pengunjuk rasa.

Adapun pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden berhak menetapkan Perpu dengan syarat ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pertanyaannya apakah tuntutan pengunjuk rasa dapat dikategorikan sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden untuk mengeluarkan Perpu?

Mari kita bahas sekilas tentang hak Presiden mengeluarkan Perpu sebagai jawaban atas aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Pertama, kita perlu menyadari bahwa fungsi Perpu menjadi sangat urgen dikeluarkan ketika ada kekosongan hukum sementara ada masalah hukum yang perlu segera ditangani.

Tentu saja KPK perlu terus bekerja menuntaskan pemberantasan korupsi di negeri ini. Oleh karenanya undang-undang KPK perlu segera diputuskan apakah menggunakan undang-undang lama atau undang-undang yang baru disahkan oleh DPR. Sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, undang-undang yang baru disahkan harus terlebih dahulu dimuat dalam Lembaran Negara baru bisa dikatakan sah untuk diterapkan.

Kedua, perlu diperhatikan apakah ketentuan penutup undang-undang KPK yang baru menyatakan hal ihwal berlakunya undang-undang ini adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pengesahannya atau justru ditentukan tanggal berlakunya undang-undang tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui urgensitas pengeluaran Perpu yang banyak dibicarakan oleh pengunjuk rasa.

Ketiga, penolakan Presiden Jokowi dalam mengeluarkan Perpu dapat dimaknai sebagai ketidaksetujuan Presiden kepada para pengunjuk rasa. Bila pengunjuk rasa menyatakan keberatannya atas revisi UU KPK, barangkali Presiden berpendapat lain sehingga tidak bersedia mengeluarkan Perpu yang dimaksud.

Sebagai negara hukum, seyogyanya pengunjuk rasa menerima keputusan Presiden sebagai hak yang dilindungi undang-undang. Peraturan tertinggi di negeri ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara sehingga tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Dasar penolakan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu sebaiknya adalah karena telah memastikan bahwa UU KPK yang baru sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya para pengunjuk rasa perlu menyikapi hal tersebut dengan mengkaji kembali apakah ada pasal dalam UU KPK baru yang bertentangan dengan konsitusi negara. Apabila memang ada, maka pengunjuk rasa dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Hasil gugatan kepada Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah Presiden Jokowi benar-benar menjalankan konstitusi negara dengan baik atau justru melenceng dari apa yang sudah disepakati bersama dalam Undang-Undang Dasar RI 1945.

Dari pada mengeluarkan energi lebih banyak dengan turun ke jalan akan lebih baik energi tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji lebih dalam UU KPK dan memperkuat argumen hukum agar gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dapat menganulir pasal-pasal dalam UU KPK baru. (jfs/kartakita)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *