Merasa Dipandang Sebelah Mata, Fraksi PDIP Sampaikan Kekecewaan Pada Ketua DPRD Sumenep

Sumenep, Karta Kita — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep ungkapkan kekecewaan pada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Baca juga: GMNI Sumenep Laksanakan Program kegiatan Sosial

Hal itu diugkapkan langsung oleh ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, setelah berlangsungnya aksi damai tolak RUU HIP Oleh ormas FPI Kabupaten Sumenep di depan kantor DPRD setempat, Jumat, (10/07/2020).

Pasalnya, Kekecewaan fraksi partai yang berlogo banteng tersebut berawal dari beberapa hari yang lalu pada saat FPI Sumenep melakukan audiensi di gedung wakil rakyat tersebut. Audiensi dengan ketua DPRD tidak melibatkan Fraksi Partai PDIP.

“Fraksi PDIP tidak diundang oleh Pimpinan DPRD, setidaknya kami Dari Fraksi PDIP seluruhnya dipanggil, untuk menemui beliau-beliau.” Kata Zainal, pada awak media, Sabtu (11/7/2020).

Tidak hanya itu, kata Zainal, Fraksi PDIP juga kecewa pada Ketua DPRD, pada saat penyampaian isi surat pernyataan, di hadapan massa aksi FPI yang menyatakan semua fraksi sudah menandatangai surat tersebut. Padahal, Zainal menegaskan, Fraksi PDIP tidak membubuhkan tanda tangan dan memiliki sikap sendiri.

“Saya juga kecewa pernyataan sikap ketua dewan yang mengatakan bahwa itu ditanda tangani tujuh fraksi, saya hanya tanda tangan di pernyataan sikap Fraksi PDI perjuangan, dan tidak ada satupun anggota Fraksi PDI perjuangan yang menandatangani dan PDI Perjuangan satu komando,” tambahnya.

Padahal, sambung Zainal, masih ada sebagian anggota dewan yang menganggap tidak tahu asal muasal surat pernyataan tersebut. Sebab, yang bertanda tangan hanya menganggap tanda-tangan daftar hadir.

“Menurut saya sebagai ketua fraksi PDI perjuangan, itu hanya sebagai daftar hadir, dan kami semua ketua fraksi sengaja disandra oleh ketua DPRD tidak tau asal muasalnya tiba-tiba ada surat disodorkan ke ketua Fraksi untuk minta tanda tangan,” jelas Zainal.

Menurut Zainal Fraksi PDI Perjuangan tidak menandatangani surat dari Ketua DPRD Sumenep yang telah disampaikan ke semua fraksi melalui Humas. Hal ini karena dirasa penting untuk mengetahui isi surat secara utuh untuk dianalisa dan membahas isi redaksi surat tersebut. P

“Kami tidak ikut menandatangani karena empat alasan, yang kami sampaikan secara tertulis, dua hari setelah audiesi dilakukan” tutupnya. (mr/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *