29 May 2022

PATAKA Tagih Janji Presiden, Harga Jagung Masih Tinggi

Jakarta, Karta Kita — Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Ali Usman mengatakan, informasi mengenai jagung surplus sebesar 2,37 juta ton oleh Kementrian Pertanian tidak mendasar ditengah melambungnya harga jagung mencapai Rp 6.200 per kg.

Padahal sudah jelas teriakan Peternak Suroto terkait mahalnya jagung dan dipanggilnya Suroto ke Istana Negara mengindikasikan bahwa teriakan tersebut telah didengar oleh Presiden Jokowi. Meskipun Presiden menurunkan harga jagung Rp 4.500/kg khusus ke peternak layer namun per hari ini Selasa, (21/09/21) realisasi bantuan harga jagung wajar tersebut tersalurkan hanya 1.000 ton dari 30.000 ton yang dijanjikan Presiden.

“Sedangkan Kementan masih bersikukuh bahwa jagung surplus, tetapi harga jagung masih tinggi diberbagai daerah terutama di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan dan Jawa. Diluar harga bantuan Presiden kepada Peternak Blitar Jawa Timur. Kalau memang surplus seharusnya harga jagung lebih murah bukan sebaliknya. Lalu mau sampai kapan Desas-desus Jagung Surplus ini berlanjut,” tegas Ali.

Pasalnya, kata Ali, Presiden Joko Widodo baru mengetahui masalah jagung dari aksi nekat Suroto membentangkan poster di Blitar sehingga di undang ke Istana Merdeka. Dia kira harga jagung baik-baik saja karena Kementan surplus. Ali menyampaikan, munculnya fenomena Suroto adalah momentum menyadarkan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pertanian bahwa informasi tentang surplus jagung harus segera diakhiri.

“Sudah saatnya DPR RI mengambil langkah strategis untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, KemenKo Ekonimi dan Kementerian Badan Pusat Statistik (BPS). Guna menghitung supply-demand dan neraca jagung nasional. Sehingga persoalan segera diakhir dan mencapai kesepatakan bahwa data Jagung kedepan harus dikelola oleh BPS tidak lagi dklaim sepihak oleh Kementan.” tambahnya.

Ali juga menjelaskan bahwa ego sektroral menjadi kendala sehingga berdampak pada harga jagung yang tak terkendali.

“Ego sektoral lembaga harus dibuang jauh-jauh, seharusnya Kementan koordinasikan ketika ada masalah sehingga terjadi harmonisasi petani-peternak. Petani-peternak bagian penggerak ekonomi negara, kedunya saling membutuhkan dan jangan saling menekan harga. Dan inilah momentum harmonisasi stakeholder perunggasan layer baik petani, peternak, pelaku usaha jagung, distributor jagung dan industri pakan.” tutupnya. (ed/kartakita)