17 June 2021

Reshuffle Dan Peluang Agraria

Isu reshuffle kembali mencuat dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju jilid II dan rencananya akan diumumkan setelah lebaran usai. Selain dari kepentingan politik presiden adanya ketidakpuasan kerja dari Menteri yang akan diganti. Sebagai kritik oto kritik, sepertinya pegiat agraria lengah dan mulai lemah dalam mendorong Kementerian Agraria sebagai Kementerian Kordinator yang mengkordinasikan beberapa kementerian terkait, seperti lingkungan, pertanian, BUMN, KKP, ESDM dan PUPR.

Gagasan yang lahir pada 2014 lalu sepertinya mengalami sublimasi karena beberapa faktor, pertama, adanya kemungkinan pegiat agraria larut dalam kekuasaan dan tidak dapat menuver mendorong agenda reforma agraria. Kedua, hilangnya arah untuk mendorong reforma agraria sejati sehingga tanpa menyadarinya kegiatan agraria hanya menjadi rutinitas dan programatik. Bulan April yang lalu Presiden Jokowi merubah nomenklatur Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi, artinya Presiden Jokowi sebagai penguasa hari ini menganggap hal tersebut penting dan menggunakan hak preogratifnya untuk merombaknya.

Melihat kondisi politik hari ini, sepertinya isu agraria kembali tertinggal karena dorongan untuk menjadikan Kementerian Agraria sebagai Kemenko dan mendesak pemerintah agar membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA) belum juga terwujud. Di sisi lain Menteri agraria termasuk wakilnya sepertinya kurang kompeten dalam bidang agraria, termasuk kementerian berkaitan dengan agraria seperti lingkungan, BUMN, KKP, ESDM harus mendapat evaluasi.

Pemerintah hari ini tidak menunjukkan tanda-tanda keseriusan dalam menjalan reforma agraria sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pemerintah hari ini memandang reforma agraria sebagai distribusi tanah atau lebih tepatnya bagi-bagi sertifikat. Indikator pemerintah tidak punya agenda terhadap reforma agraria yakni, pertama masih terjadinya dualisme hukum agraria antara UU lama buatan Orde Lama yang pro UUPA 1960 bersama turunannya, dengan UU pro liberalisasi terhadap sumber agraria sejak Orde Baru hingga sekarang.

Kedua, Sampai hari ini juga pemerintah tidak punya data yang jelas mengenai tanah berlebih, baik individu maupun koorporate yang menguasainya. Sebagai syarat utama dalam menjalankan reforma agraria, data mengenai tanah berlebih sebagai objek yang akan dibagikan dan data subjek yang akan menerimanya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, harus clear.

Ketiga, tidak adanya pilot projek yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi selama kurun waktu lebih dari lima (5) tahun. Pilot projek bertujuan untuk menakar kembali UUPA 1960 dan UU turunnannya seperti UU landreform masih relevan atau tidak. Pilot projek ini akan menjadi gambaran mengenai ekonomi mikro agraria di sektor pertanahan dan pertanian untuk bergerak di tingkat nasional.

Indikator ini yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi belum mempunyai niat untuk menjalankan reforma agraria sejati. Efeknya adalah isu agraria bukan prioritas dalam pembangunan bangsa walau sifatnya sangat urgent.

Dalam kondisi sekarang ini akar rumput harus lebih inisiatif dan kreatif dalam mendorong reforma agraria sejati kepada penguasa. Interaksi politik antara insiator gerakan agraria harus bersifat menekan kepada penguasa hari ini. Dengan demikian outcome politiknya, gerakan agraria menjadi penentu arah kebijakan agraria. Sejarah agraria sejak reformasi berlangsung sudah membuktikan bahwa inisiatif dari akar rumput sangat efektif memberikan tekanan kepada penguasa, paling tidak lahirnya TAP MPR No.IX/2001 dan dibentuknya kembali Kementerian Agraria adalah buktinya.

Peluang reforma agraria sejati hari ini kembali ada di tangan para pegiat agraria itu sendiri karena harapan Jokowi akan melaksanakan reforma agraria sesuai janji nawacita sudah mustahil terjadi tanpa tekanan dari akar rumput. Nasib agraria saat ini tidak jauh berbeda pada masa Presiden SBY namun belum terlambat untuk menyadarinya karena periode Presiden Jokowi belum habis.

Uraian singkat di atas merupakan seruan untuk kembali mengingat cita-cita sekaligus membangun harapan terhadap reforma agraria sejati. Membangun kembali kekuatan politik agraria memang tidak mudah, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil, kuncinya ada pada kita yang pada hari ini merasa reforma agraria sejati masih relevan.


Andria Perangjn-angin

Pengurus Media Center DPP KNPI