Sejarah Ideologi Dan Kenyataan Sosial

Oleh : Andri Perangin-angin

Hingga saat ini Ideologi masih dalam perdebatan panjang di tengah-tengah jutaan perut manusia yang kelaparan. Memang perdebatan idelogi sangat menarik bagi kaum intelektual karena dapat mengasah ketejaman berpikir namun ada perlunya kita memahami sejarah dan kritik terhadap ideologi.

Orang pertama yang memperkenalkan istilah ideologi adalah filsuf Prancis bernama Destutt de Tracy. Dalam makalah Gunawan Wiradi yang berjudul “Ideology In The Social Sciences” De Tracy ingin mengembalikan “ide” kepada kesan-kesan tempat ide berasal. Kelompok diskusi ini ditanggapi dengan sinis oleh Napoleon dan menyebut Destutt de Tracy beserta kelompoknya sebagai “ideolog”. Istilah “ideolog” mengandung makna negatif yang bertujuan menyindir kelompok tersebut, sebagai kelompok pemikir yang kerjanya hanya diskusi. Kelompok tersebut hanya berdiskusi tentang gagasan-gagasan mengenai ide. Bisa kita simpulkan bahwa kelompok-kelompok “ideolog” membuka ruang diskusi tanpa adanya kesimpulan untuk dijalankan.

Marx dan Engels, memberikan pandangan mengenai ideologi, merupakan kesadaran palsu karena ide-ide yang ada di dalam masyarakat terbentuk dari kepentingan kelas dan posisi kelas, bukan berasal dari kesesuain kenyataan ekonomi. Lebih lanjut Marx dan Engels mengatakan bahwa ideologi merupakan jalan pemikiran kaum bourjuis untuk mempertahankan status qou. Istilah ideologi diciptakan oleh kelompok kelas tertentu untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.

Perkembangan dunia akedemik lebih kritis lagi terhadap ideologi karena dianggap tidak bebas nilai, mengkaburkan kenyataan sosial dan menjadikan ilmu pengetahuan sosial baku. Kehidupan sosial tidak bisa direkayasa berdasarkan kepentingan kekuasaan yang berorientasi klaim dan asumsi, tetapi dia lahir dari berbagai benturan ekonomi, politik dan budaya. Jika ilmu sosial wajib mematuhi ideologi maka dia menjadi tidak bebas nilai dan baku, di luar dari kepentingan ideologi penguasa, maka dianggap menyimpang sehingga membuka ruang bagi penguasa untuk bertindak.

Pada kenyataanya kita akan sulit melihat hubungan antara kondisi kehidupan nyata dengan suprastruktur ideologi. Ideologi memberikan sebuah ilusi untuk mengimbangi ketimpangan dan kekurangan dalam kehidupan nyata. Artinya kita akan melihat ideologi merupakan jawaban atau solusi dari ketimpangan, persoalan sosial politik dan budaya namun kanyatannya semua berbanding terbalik. Hal ini dikarenakan penggagas ideologi hanya terpaut pada pemikiran subjektifnya sendiri bukan berdasarkan kenyataan objektif sosial.

Sebagai contoh kecil, kita pasti sering mendengar para elit mengatakan berjuang demi kemakmuran rakyat dan merasa  dirinya ideologis, namun enggan untuk berbagi dari materi yang dia miliki. Alih-alih membagi, malahan terganjal korupsi yang notabene merampas hak rakyat itu sendiri. Pada titik ini bisa kita katakan bahwa penyusunan ideologi memiliki kesadaran palsu. Di ruang-ruang diskusi berlangsung secara sadar akan kepentingan rakyat, tetapi implementasinya tidak terlihat. Ini terjadi karena mengabaikan kesadaran hakiki, bahwa dia adalah bagian dari rakyat itu sendiri sehingga wajib mengutamakan politik, ekonomi dan budaya untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi.

Pancasila pertama kali lahir sebagai pandangan hidup berbangsa kemudian mengalami pengerucutan sebagai sebuah ideologi. Jika kita boleh berandai, bila Soekarno berhasil mengimplementasikan Pancasila melalui big projectnya, landreform, nasionalisasi aset negara dan nation and character building, apakah kita masih perlu menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara ketika tatanan sosial dan tatanan ekonomi sudah baik?

Ideologi akan menjadi tempat yang indah bagi penguasa untuk memuluskan kepentingan politiknya. Peran negara hanya menjadi wakil terhadap kelompok dominan, khususnya di sektor ekonomi. Perangkat negara seperti pemerintahan, tentara, kepolisian, pengadilan dan aturan perundangan menjadi pendukung dan eksekutor.

Tulisan ini akan saya tutup dengan sebuah contoh, dalam sila kelima, tertuang “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pada kenyataannya banyak petani dikriminalisasi hanya karena menduduki lahan 1-2 ha dari si pemilik modal yang menguasai lahan ribuan bahkan ratusan ribu hektar. Tidak tertutup kemungkinan ketika Pancasila sudah menjadi Ideologi negara, petani yang mencari keadilan melalui Pancasila akan disebut penghianat negara.

Ini sangat mungkin terjadi karena penyusun ide-ide yang dijadikan ideologi dalam pancasila memiliki kesadaran palsu. Mereka tidak terlahir dari penderitaan rakyat yang tertindas atau mengabaikan kesadaran hakiki bahwa mereka juga adalah bagian dari rakyat yang tertindas.

Jika di Indonesia sudah terjadi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah kita masih perlu membahas ideologi negara? Apakah Pancasila masih perlu kita pertanyakan? Atau mungkin sebenarnya Pancasila ini belum pernah dijalankan sehingga mendorongnya sebagai ideologi, hanya memberikan ruang bagi penguasa untuk mempertahankan status qou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *