29 May 2022

Sering Angkat Slogan Dukung UMKM, Sejauh Mana Kita Kenal UMKM?

Info, Karta Kita — Dalam berbagai kesempatan, kita sering mendengar slogan mendukung UMKM. Dukungan tersebut meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, izin usaha, kesempatan berusaha, promosi dan dukungan kelembagaan. Hal-hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang ekonomi.

Namun seberapa kenalkah kita dengan UMKM? Dan apakah yang kita pikirkan tentang UMKM sudah sama dengan apa yang dipikirkan oleh kerangka peraturan perundang-undangan kita? Mari kita simak penjelasan berikut ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Dikatakan usaha mikro apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
  2. Dikatakan usaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih di atas lima puluh juta rupiah namun masih di bawah 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas 300juta rupiah namun di bawah 2 milyar lima ratus juta rupiah.
  3. Dikatakan usaha menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah namun masih di bawah 10 milyar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah namun masih di bawah lima puluh milyar rupiah.

Ketiga kategori UMKM ini dapat saling bermitra namun dilarang saling menguasai satu sama lain. Hal ini juga berlaku dengan usaha besar dapat bermitra dengan UMKM namun dilarang untuk menguasai. Jika ada yang terbukti menguasai pada saat melakukan kemitraan maka pelakunya dapat dihukum dengan pencabutan izin usaha dan juga hukuman berupa denda sebesar paling banyak 10 milyar bagi usaha besar dan paling banyak 5 milyar untuk usaha menengah.

Lantas, bagaimana jika ada pengusaha yang mengaku sebagai UMKM sementara bukan termasuk dalam kategori tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan? Barangsiapa yang melakukan hal tersebut dapat diberikan hukuman pidana penjara dengan hukuman paling lama lima tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah.