Setara Institut dan DPP GMNI Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Kasus Intoleransi

Jakarta, Karta Kita — Persekusi terhadap umat beragama masih kerap terjadi dan sungguh meresahkan karena mengancam kebebasan beribadah di negeri yang berlandaskan Pancasila seperti Indonesia. Peristiwa terbaru dialami oleh jemaat HKBP di Perumahan Kota Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Minggu, (13/9).

Oknum warga sekitar mendatangi dan mengganggu prosesi ibadah online yang sedang diselenggarakan di salah satu rumah warga. Pada saat pendeta dan sebagian warga sedang beribadah, datang sekelompok massa menyalakan musik keras dengan speaker. Tidak hanya mengganggu, massa juga mengusir pendeta dan jemaat yang sedang beribadah.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, sebagaimana diberitakan oleh KBR, menilai negara perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kemajemukan bangsa ini termasuk dalam hal hidup beragama. Dengan demikian para pemeluk agama di Indonesia dapat menerima ketika terdapat rumah ibadah yang berbeda di lingkungan mereka.

Bonar juga mengungkapkan bahwa sekitar 40% kelompok masyarakat belum bisa menerima keberadaan rumah ibadah berbeda keyakinan di lingkungan mereka. Angka ini cukup tinggi sehingga perlu pengawasan ekstra dari pemerintah pusat.

Selama ini, pemerintah daerah saja yang lebih andil dalam pengawasan ini, sementara pemerintah pusat dinilai kurang melibatkan diri. Di sisi lain, Bonar berpendapat penting sekali mencabut atau setidaknya merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan ibadah dan pendirian rumah ibadah.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar juga turut menanggapi isu persekusi ini. Menurut Sujahri, persekusi tersebut merupakan pelanggaran akan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

“Jelas ini melanggar UUD 1945 Pasal 28 Huruf E, I dan J. Ini juga melanggar Pasal 29 ayat 2.” tegas Sujahri.

Sujahri juga menyesalkan negara yang tidak dapat menjamin dan menjaga kebebasan beragama ini dari kelompok-kelompok yang tidak bisa bertoleransi pada pemeluk agama lain. Ia juga menilai permasalahan yang terjadi di Bekasi tidak lepas dari sulitnya mendapat izin pendirian rumah ibadah.

“Izin pendirian rumah ibadah sulit, inilah yang membuat kelompok intoleran lebih leluasa masuk dan melakukan persekusi. Sementara pihak HKBP hanya ingin difasilitasi agar bisa beribadah dengan tenang.” jelas Sujahri.

Ia juga menambahkan, “Peraturan Bersama Menteri juga sering dijadikan dasar untuk menekan pemeluk agama yang minoritas di lingkungan tersebut. Sudah saatnya peraturan ini dievaluasi dan pemerintah jangan menutup mata pada kejadian intoleransi yang telah terjadi berulang kali.” (jfs/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *