SOROTI PROGRAM KEMENDIKBUD, DPP GMNI : PROGRAM NADIEM MAKARIM MERDEKA BELAJAR ! VISIONER ATAU IMAGINER?

Alor-KartaKita– Pendidikan di Indonesia tiap waktu selalu mengalami perubahan, Mulai dari perubahan sistem pembelajaran, kurikulum, struktur organisasi hingga teknis pelaksanaan Pendidikan.

Salah satu dari perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia adalah lahirnya Program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh Menterian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia (KEMENDIKBUD RI), Nadiem Anwar Makarim.

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim dimaksudkan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019.

Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Syam Firdaus Jafba menyoroti ‘Merdeka Belajar’-nya Menteri Nadiem. Menurutnya seruan “Merdeka Belajar” ini, sangat jauh dari arti “Kemerdekaan” yang sesungguhnya.

“Sejatinya kemerdekaan adalah melepas diri dari Penjajahan, Penindasan dan Belenggu yang menyiksa. Namun Merdeka Belajar ini tidak mempunyai konsep atau gagasan yang terukur dapat dijalankan di Indonesia sehingga Merdeka Belajar terkesan berada di awang-awang tanpa ada satupun gerak material selama 7 Bulan lamanya Kemendikbud di pimpin oleh Nadiem Makarim”. Ujar Syam dalam Opininya.

Syam juga mempertanyakan program merdeka belajar yang dalam eksekusi nyata malah terkesan diktator dan memaksa siswa bergantung pada digitalisasi yang berbanding terbalik dengan fasilitas yang tersedia menurutnya.

“Didalam masa pandemi ini Merdeka Belajar itu pun semakin jauh, Bahkan mengarah kepada Kediktatoran Digital yang memaksa Peserta Didik untuk menggantungkan dirinya kepada Digitalisasi dengan tidak didukung oleh fasilitas yang ada. Program Nadiem Makarim yang ingin memajukan dunia Pendidikan terkesan mengecat langit namun lupa menapak bumi”. Imbuh syam melengkapi sorotannya pada program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Kemendikbud.

Pria yang kini berdikari sebagai ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menyoroti sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang menurutnya terkesan dipaksakan dan menguntungkan pihak- pihak tertentu saja karena ketersediaan fasilitas yang belum mumpuni untuk memngimbangi sistem PJJ.

“Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Sekolah daring, Kuliah daring dan sebagainya yang menggunakan media digital dapat membuat Masyarakat Indonesia terjerumus kepada Kediktatoran Digital. Sementara Menurut data Kominfo terdapat 12.548 Desa belum dapat Jaringan Internet maka tentu saja Sekolah Daring/Kuliah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak Efektif karena tidak didukung dengan Fasiltas yang mumpuni. Merdeka Belajar jauh dari semangatnya malah yang terjadi Kapitalisme didunia pendidikan semenjadi-jadinya, dimana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hanya akan menguntungkan Pihak-Pihak Provider”. Tutur Syam Firdaus Jafba.

Mengakhiri Opininya, Syam menyampaikan harapannya agar Pemerintah melalui KEMENDIKBUD dapat menemukan solusi konkrit agar pendidikan di Indonesia dapat benar – benar berjalan dengan baik, khususnya ditengah pandemi covid-19.

“Seyogianya Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memikirkan solusi kongkrit bagaimana pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik agar Sumber daya Manusia unggul dapat benar-benar dapat terwujud. Kemendikbud dapat bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya dalam menyelesaikan persoalan Pendidikan di Indonesia terkhususnya kesediaan jaringan internet gratis bagi peserta didik ditengah Pandemi Covid 19 saat ini”. Tutur Syam mengakhiri Opininya yang dikirimkan melalui media pada wartawan, Selasa (28/7/2020). (Gitur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *