Tak Lolos Tes Kesehatan 3 Bapaslon Ini Dapat Diganti Dengan Bapaslon Baru?

Ulasan, Karta Kita —¬†Pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah pada Pilkada Serentak sudah dilaksanakan pada tanggal 4-11 September lalu. KPU di berbagai daerah juga telah melakukan rapat pleno untuk membahas hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga telah disampaikan kepada para kandidat dan partai politik pengusung.

Baca juga: Perludem Sesalkan Parpol Usung Tersangka Dalam Pilkada

Dari hasil pemeriksaan kesehatan, diketahui bakal calon wakil bupati yang merupakan petahana di Kabupaten Demak yakni Joko Susanto dinyatakan tidak memenuhi syarat hasil pemeriksaan kesehatan.

Di lain tempat, bakal calon kepala daerah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Iriadi Dt Tumanggung juga turut dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Begitu juga dengan bakal calon wakil bupati dari calon perseorangan Kabupaten Lamongan yakni Muhammad Suudin, hasil pemeriksaan kesehatannya juga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Diketahui hasil pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat dalam verifikasi calon kepala daerah di mana sesuai Pasal 7 ayat 2f Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yakni harus memenuhi syarat salah satunya, “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.”

Akan tetapi tiga bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih dapat digantikan oleh bakal calon lain yang ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung lainnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 4 dan 5 di mana partai politik atau gabungan partai politik diberikan waktu selama 3 hari untuk mencari bakal calon pengganti. Kendati demikian, pada ayat 5 menjelaskan bahwa mencari bakal calon pengganti dilakukan bagi bakal calon yang berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan.

Dari ayat tersebut tidak secara gamblang menjelaskan tentang penggantian bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan kesehatan.

Pada kasus Pilkada Lamongan, Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali menyatakan bahwa bakal calon wakil bupati yang tidak memenuhi syarat ini dapat diganti. Dalam rangka proses penggantian, KPU Lamongan memberikan waktu dari tanggal 14 sampai dengan 16 September yakni sama dengan tiga hari. Namun, Ketua KPU Lamongan juga tidak menyampaikan landasan hukum yang digunakan.

Di lain kasus seperti pada Pilkada Demak, Ketua KPU Kabupaten Demak, Bambang Setya Budi juga mengatakan hal yang sama bahwa bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dapat diganti selama jangka waktu tiga hari dengan catatan tidak ada perubahan koalisi partai pengusung. Masih sama, sebagaimana dikutip dari Kompas.com tidak ada penjelasan tentang dasar hukum yang digunakan saat mengumumkan hal tersebut.

Lantas, apa sebenarnya landasan hukum dari penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan seperti tiga kasus bakal calon di atas? Jika pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tidak dinyatakan secara detil mengenai hal tersebut maka perlu ditelusuri peraturan di bawahnya yang mengatur hal tersebut. Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU sendiri akan mengoperasionalisasikan undang-undang menjadi Peraturan KPU.

Peraturan KPU yang mengatur penggantian bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat menurut hasil pemeriksaan kesehatan terdapat pada Pasal 54 ayat 3, 4 dan 5 PKPU No. 3 Tahun 2017.

“Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.” bunyi ayat 3.

“Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.” lanjut ayat 4.

“Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan.” bunyi ayat 5.

Diketahui juga bahwa PKPU 3 Tahun 2017 telah berulang kali diubah menjadi PKPU No. 5 Tahun 2017, PKPU N0. 18 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2020 dan terakhir menjadi PKPU No. 9 Tahun 2020. Namun, Pasal 54 ayat 3,4, dan 5 tidak mengalami perubahan sehingga masih tetap berlaku dalam Pilkada Serentak 2020. Ini mengacu pada asas lex superior derogat legi priori.

Terakhir, bila merujuk ayat 5 Pasal 54 PKPU No. 3 Tahun 2017 tersebut, proses penggantian dilakukan pada masa perbaikan. Sementara masa perbaikan pada tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 adalah pada tanggal 14 sampai dengan 16 September. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh KPU mengenai bakal calon yang tidak memenuhi syarat hasil pemeriksaan kesehatan sudah sesuai dengan aturan. (jfs/kartakita)

Sumber gambar: Suara.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *