Tantangan Inklusi Disabilitas di Indonesia

Belum lama ini kita dikagetkan peristiwa dianulirnya status CPNS Dokter Romi Syofpa Ismael hanya karena dia seorang penyandang disabilitas. Kemudian dilanjutkan pemberitaan tentang perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bernama Shinta Utami saat akan melakukan penerbangan dari Labuan Bajo ke Denpasar pada Kamis (22/8/2019).

Kali ini pelakunya adalah petugas maskapai Wings Air. Shinta diminta menandatangani surat pernyataan sakit sementara ia tidak sedang sakit. Shinta terpaksa batal terbang karena tidak bersedia menandatangani surat keterangan yang menjelaskan bahwa dia sedang dalam kondisi sakit padahal dia sama sekali tidak sakit. Shinta hanyalah seorang penyadang disabilitas.

Sebelumnya kejadian serupa sudah pernah terjadi yaitu pada tanggal 11 April 2011. Kejadian delapan tahun silam ini menimpa seorang penyandang disabilitas bernama Ridwan Sumantri. Dia dipaksa menandatangani surat keterangan sakit agar diperbolehkan ikut terbang bersama penumpang lainnya. Padahal Ridwan tidak sedang dalam keadaan sakit hanya saja dia merupakan seorang penyandang disabilitas.

Peristiwa ini sampai ke pengadilan dan berujung pada gugatan terhadap Maskapai Lion Air, PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan. Ketiga instansi ini dinyatakan melakukan perbuatan diskriminasi terhadap seorang penyandang disabilitas.

Setelah sekelumit masalah disabilitas seolah beruntun muncul ke media, baru-baru ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada hari Rabu (28/8/2019). Program ini seolah sedang melipur lara dan memberi harapan baru bagi terciptanya inklusi dan ramah disabilitas di Indonesia.

Rencananya KPDJ ini akan disalurkan kepada sebanyak 7.137 orang penyandang disabilitas dengan tujuan mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses kebutuhan dasar mereka.

Bantuan yang digelontorkan berupa dana sebesar 300 ribu rupiah per bulan yang akan dibagikan setiap tiga bulan. Bila ditotalkan maka penyandang disabilitas akan memperoleh sebanyak 3,6 juta rupiah dalam satu tahun.

Sebenarnya pemberian dana bantuan bagi penyandang disabilitas bukanlah kebijakan baru di Indonesia. Pada tataran pemerintah daerah, Kabupaten Bandung Barat sudah lebih dulu melakukannya dengan penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat. Pemerintah daerah menyalurkan tunjangan atau bantuan sosial sebesar 3,6 juta per tahun.

Sedangkan pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan bantuan khusus penyandang disabilitas berat yang dikenal dengan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) pada APBN 2015 silam. Bantuan ini diawali dengan pemberian kartu ASPDB kapada 22.000 penyandang disabilitas dengan nominal bantuan sebesar 300 ribu rupiah per bulan yang diambil stiap 4 bulan sekali.

Pemberian dana bantuan bagi penyandang disabilitas patut diapresiasi kendati perlu merancang program yang sifatnya lebih memandirikan bukan justru menciptakan ketergantungan secara jangka panjang. Selain itu perlu dipikirkan mekanisme yang tepat agar bantuan ini tidak salah sasaran atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kita tidak perlu meniru apa yang dilakukan Donald Trump yang memerintahkan pemerintah AS memantau akun media sosial sejumlah penyandang disabilitas. Hal ini jelas kurang manusiawi dan kurang efektif untuk mengawasi alokasi dana bantuan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Pemerintah hanya perlu melibatkan pekerja sosial dalam melakukan pendataan langsung ke lokasi para penyandang disabilitas agar bantuan tidak salah sasaran. Di samping itu, diperlukan sistem laporan cepat yang dapat menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan dan ketidakefektifan bantuan di lapangan.

Kebijakan bagi penyandang disabilitas patut menjadi prioritas pemerintah pasalnya menurut Kementerian Sosial terdapat 2,5 persen penyandang disabilitas bila dibandingkan total jumlah penduduk Indonesia. Ini artinya pemerintah tidak bisa mengabaikan keberadaan penyandang disabilitas sehingga perlu memperhatikan hak-hak mereka agar dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri.

Bila kita perhatikan saat ini masih banyak sarana prasarana yang belum ramah disabilitas. Akses jalan, transportasi umum, fasum, perkantoran, sekolah dan universitas idealnya sudah menyediakan fasilitas pendukung yang ramah penyandang disabilitas.

Misalnya sarana transportasi sekelas bus transjakarta saja masih belum ramah disabilitas. Masih banyak akses tangga yang terlalu tinggi sehigga menyulitkan penyandang disabilitas. Kemudian fasilitas pejalan kaki seperti misalnya trotoar di ibu kota saja masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Sementara kita berharap ibu kota menjadi barometer bagi berjalannya kebijakan-kebijakan pro disabilitas sehingga bisa dicontoh daerah-daerah lain.

Dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Harus diakui inklusi dan ramah disabilitas bukan semata-mata tugas dari pemerintah saja. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan inklusi disabilitas.

Perilaku diskriminatif dan tidak ramah disabilitas kerap kali terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian sosial terhadap penyandang disabilitas. Bagaimana kita bisa peduli mendukung trotoar yang ramah penyandang disabilitas ketika masih banyak pelanggaran-pelanggaran seperti sepeda motor yang menyerobot trotoar yang merupakan hak pejalan kaki.

Perilaku kita yang masih enggan memberikan kursi-kursi prioritas kepada orang-orang yang berhak adalah gambaran bahwa kita masih jauh dari peradaban bangsa yang berkepedulian sosial. Alih-alih kita mengharapkan pemerintah menjalankan program pro disabilitas yang terjadi justru kita masih belum mempunyai persepsi yang sama bahwa penyandang disabilitas berhak melakukan aktivitas yang sama seperti kita. Tentu saja diperlukan sarana prasarana yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas secara mandiri.

Terakhir sosialisasi inklusi dan ramah disabilitas perlu terus digaungkan agar semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Semoga saja pembangunan SDM unggul yang ingin dimaksimalkan pemerintah pada periode kedua ini tidak hanya unggul dalam produktifitas dan kreatifitas melainkan tetap berkepedulian sosial.  (jfs/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *