Tantangan Sang Jenderal Melakukan Deradikalisasi

Jakarta, Karta Kita – Pesan deradikalisasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika memilih Menteri Agama Fachrul Razi yang merupakan tokoh militer Indonesia adalah alarm bahwa serangan radikalisme dan intoleransi semakin terasa menusuk jantung persatuan dan kesatuan bangsa.

Banyak kalangan dibuat heboh karena pada era reformasi baru pertama kali tokoh militer dipilih untuk menduduki posisi menteri agama. Menariknya pernyataan pertama yang diucapkan oleh Fachrul Razi seolah menegaskan jiwa nasionalisme serta kesadarannya akan keberagaman agama di negeri ini.

Sang jendral berujar bahwa dirinya bukanlah menteri yang mengurusi agama Islam saja. Ia mengatakan ada lima agama yang diakui di Indonesia sehingga dia bukan menteri agama Islam, melainkan menteri agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada lima agama.

Seolah-olah pernyataan yang disampaikan oleh lulusan Akademi Militer 1970 ini sedang meluruskan persepsi yang salah selama ini bahwa kementerian agama terkesan didominasi oleh satu dua agama saja sehingga agama-agama lainnya terlupakan dan kurang mendapat perhatian. Padahal jika negeri ini sungguh-sungguh menjunjung bhineka tunggal ika dan kebebasan beragama seharusnya semua agama yang diakui memiliki porsi dan perhatian yang sama di mata pemerintah.

Sementara itu, deradikalisasi yang dijadikan topik besar tugas Kementerian Agama tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi sang Jendral. Pasalnya, radikalisme dan intoleransi adalah isu yang tidak selalu dipandang serupa oleh berbagai kelompok masyarakat. Ada nuansa sensitif yang bila salah membawakannya bisa-bisa justru berakibat fatal pada stabilitas bangsa ini.

Tidak mudah untuk menebak apa maksud dan tujuan Presiden Joko Widodo memilih seorang mantan Wakil Panglima TNI untuk menduduki posisi menteri agama. Semua orang bebas berasumsi namun kurang elok apabila terlalu cepat menyimpulkan bahwa menteri Fachrul Razi tidak cocok untuk memimpin kementerian yang pada sejarah awalnya sempat ditolak oleh tokoh-tokoh bangsa untuk diadakan karena lebih memilih urusan agama diatur oleh Kementerian Pendidikan.

Kementerian yang akhirnya disepakati berdiri pada 3 januari 1946 ini bebas dipimpin siapa saja sesuai dengan prerogratif Presiden selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Namun memang isu radikalisme yang diangkat sejak awal seolah memunculkan simbol bahwa memang radikalisme perlu diatasi oleh sosok yang tegas dan mengerti akan ancaman yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Betapapun radikalisme dan intoleransi terus diungkapkan berulang kali dan disebut-sebut sebagai ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI belum ada satu grand design yang jelas dalam mengatasinya. Tentu saja ada kesadaran bahwa radikalisme dan intoleransi dapat dilawan dengan cara sistematis melalui kerja sama antar lembaga dan kementerian. Salah satunya adalah melalui kementerian agama yang urusan utamanya adalah urusan agama.

Fachrul Razi jelas membuat banyak kalangan penasaran terkait apa yang akan membedakannya ketika menakhodai kementerian agama. Sejak awal sudah menuai kontroversi, tentu saja sepanjang kepemimpinannya akan terus diawasi. Hal ini cukup menguntungkan dalam rangka memperkuat kinerja kementerian itu sendiri.

Melalui kementerian agama setidaknya sangat memungkinkan untuk membangun kerukunan antar umat beragama baik dengan memperkuat komunikasi antar agama maupun dengan mengadakan diklat-diklat yang memperkuat persatuan. Selain itu direktorat-direktorat bimbingan masyarakat yang mengurusi agama-agama yang diakui di Indonesia dapat diarahkan untuk mengatasi radikalisme dan intoleransi di masing-masing agama.

Harapannya dengan menteri agama yang baru semoga saja tugas yang diberikan oleh Presiden dapat diemban dengan amanah dan mampu mengatasi kontroversi yang terjadi sehingga kinerjanya pun dapat berjalan dengan baik. Terakhir, semoga saja kementerian agama dapat terhindar dari kasus-kasus yang tidak konstruktif dan mengganggu kepercayaan publik seperti kasus korupsi. (jfs/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *