29 May 2022

Tentang Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia

Tentang Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia

Stabilitas di suatu negara akan ditentukan, salah satunya oleh seimbang atau tidaknya Hubungan Sipil-Militer (HSM) di negara tersebut. Mahzab arus utama dalam studi HSM menekankan pentingnya kontrol sipil atas militer. Menurut Samuel Huntington (1957), kontrol sipil yang ideal adalah kontrol sipil objektif, dimana institusi militer harus dipisahkan dari ranah politik, memprioritaskan upaya pertahanan negara dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar. Urusan-urusan selain itu, tambahnya, diserahkan pada (pemerintah) sipil.

Namun pada praktiknya, gagasan Huntington tersebut tidak mungkin terjadi. Moritz Janowitz (1971) misalnya, menegaskan pasti ada titik-titik konvergensi sipil-militer, yang menjadi “celah” atau “ruang” bagi militer untuk masuk ke ranah sipil, atau sebaliknya, bagi sipil masuk ke ranah militer. Lagi, Peter Feaver (2005) menjelaskan bahwa kontrol sipil yang terlalu kuat pun tidak selalu bagus, dalam beberapa kasus malah, membuat militer kurang efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dari penjelasan ketiga pakar di atas, menurut penulis, pekerjaan rumah HSM setidaknya ada dua, yaitu: mengelola konvergensi sipil-militer yang dimaksud Janowitz dan memastikan kontrol sipil yang tidak mengganggu efektivitas militer, seperti dijelaskan Feaver. Tujuannya: keseimbangan.

Bagaimana Kondisi Di Indonesia? (HSM di Indonesia)

Penulis melihat HSM di Indonesia mengarah ke kondisi tidak seimbang karena tiga alasan. Pertama, meningkatnya eskalasi ancaman di lingkungan strategis global; Kedua, belum optimalnya pemerintahan sipil menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat; dan ketiga, menguatnya peran militer dalam politik nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi ancaman di lingkungan strategis memang terus meningkat. Dari ancaman tradisional seperti pelanggaran wilayah di Laut China Selatan, eksistensi aliansi militer Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang dan India di Asia-Pasifik. Sampai dengan ancaman non-tradisional seperti proyeksi krisis energi, krisis pangan dll. Pemerintah -dalam hal ini Kementerian Pertahanan, dan TNI dituntut berpikir keras dan memutar otak untuk menyikapi ancaman-ancaman tersebut.

Di sisi lain, harus diakui, negara memiliki keterbatasan dari sisi anggaran (alutsista), manajemen sumber daya nasional dll. Konsekuensinya, celah dan ruang konvergensi sipil-militer terbuka lebar. Pemerintah, dalam hal ini, coba memobilisasi (masyarakat) sipil untuk membantu tugas-tugas militer di sektor pertahanan. Salah satu contoh kasusnya adalah pembentukan Komponen Cadangan. Sebaliknya, militer dimobilisasi untuk melakukan tugas-tugas yang sebenarnya menjadi ranah sipil. Dalam diskursus di publik, istilah yang digunakan adalah “perbantuan” “diperbantukan” dan semacamnya.

Alasan lainnya pemerintahan sipil belum optimal menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman-ancaman yang berkembang. Misalnya dalam kasus penanggulangan pandemi Covid-19. Sistem kesehatan nasional yang telah ada, ternyata, tidak siap menghadapi pandemi karena persoalan-persoalan “khas” pemerintahan sipil seperti kesiapan sarana dan prasarana, keelastisan birokrasi, ego antar instansi, kepemimpinan dan manajemen krisis dll. Sehingga, TNI (bersama Polri dan BIN) dimobilisasi untuk membantu penanggulangannya. Alasan ini juga yang menjadi salah satu legitimasi pemerintah untuk memberikan pos-pos strategis di beberapa instansi pemerintahan kepada perwira dan purnawiraawan TNI (dan Polri).

Alasan terakhir membuat peran militer dalam politik nasional makin kuat. Bagaimanapun juga militer di Indonesia sudah menikmati kekuasaan selama puluhan tahun. Sebagai aktor yang rasional, tentu sangat sulit bagi militer untuk tidak berpolitik. Benar, TNI sebagai organisasi tidak lagi berpolitik. Namun, beberapa perwira dan banyak purnawirawan TNI jelas-jelas berpolitik.

Setidaknya ada dua penjelasan mengenai hal ini. Praktis, perwira aktif berpolitik untuk mencari pangkat di instansi masing-masing, atau mencari posisi strategis setelah mereka keluar dari instansinya (setelah menjadi purnawirawan). Lalu, penguasa menjadikan mereka sebagai alat untuk mengelola kekuasaan. Kondisi ini terlihat jelas pada rencana penunjukan perwira aktif sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah menjelang Pilkada Serentak 2024, termasuk penempatan mereka sebagai Staf Khusus atau Deputi di Kementerian/ Lembaga, dan sebagai  komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Konsekuensi

Dalam tinjauan studi hubungan sipil-militer, penempatan perwira aktif di jabatan sipil sangat berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan sipil-militer yang telah dibangun dari reformasi karena 3 alasan: Pertama, agenda-agenda reformasi TNI/ Polri tidak kunjung terwujud; Kedua, tingkat kepercayaan publik pada TNI/ Polri bisa turun; dan Ketiga, eskalasi tensi sipil-militer pun bisa “meledak” tiba-tiba. Terkait alasan pertama, sudah sepatutnya masyarakat sipil duduk bersama TNI/ Polri membicarakan progress reformasi di instansi masing-masing. Belakangan ini publik dihebohkan oleh pelemahan KPK, perilaku koersif polisi di masyarakat dan purnawirawan yang terindikasi ambil bagian dalam kerusakan lingkungan dan pengadaan PCR. Singkat kata, kasus-kasus ini menjadi cermin sukses atau tidaknya pelaksanaan agenda reformasi TNI/ Polri. Kemudian perihal kepercayaan public terhadap TNI/ Polri. Secara empiris, memang, survey-survey membuktikan kepercayaan publik pada kedua institusi tergolong tinggi. Namun, perlu disadari bahwa survey-survey ini dilakukan di tengah kondisi pandemi, atau krisis, dimana TNI/ Polri memang banyak membantu dan terlibat. Pada 2024, Indonesia diproyeksikan perlahan-lahan pulih dari pandemi. Pelibatan TNI/ Polri tentu tidak relevan lagi. Singkat kata, pada 2024, seharusnya mereka telah kembali ke barak masing-masing. Jika tidak, penulis meyakini tensi sipil-militer akan meningkat (alasan ketiga). Pertanyaan kemudian, apakah tensi ini bisa dikelola ke arah produktif? Dalam bentuk dialog-dialog/ diskusi sipil-militer. Belajar dari rekam jejak pemerintah selama ini. Kita patut meragukannya.

Kontrol Sipil Pragmatis

Dalam salah satu tulisan berjudul Kontrol Sipil Pragmatis: Hubungan Sipil-Militer di Era Pemerintahan Joko Widodo, peneliti mengulas cukup dalam mengenai apa itu kontrol sipil pragmatis dan bagaimana rezim menjalankan kontrol sipil semacam ini dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek penting dalam kontrol sipil pragmatis adalah pemimpin militer wajib mengedepankan sensitivitas politik, dan bukan sensitivitas ideologis.

Jika mereka lebih mengedepankan sensitivitas ideologisnya, maka keinginan untuk terlibat dalam politik dan turun ke masyarakat pasti sangat besar, mengingat seluruh ancaman keamanan bisa dikonstruksikan sebagai persoalan bangsa yang berkaitan dengan urusan kedaulatan bangsa/ negara. Konsekuensinya, resistensi sipil pasti akan muncul. Sebaliknya jika yang dikedepankan adalah sensitivitas politik, para perwira dan purnawirawan tadi akan lebih bijak dalam mengambil peran dan mengeluarkan pernyataan. Mereka tahu batasan-batasan dimana harus terlibat dan tidak, tahu juga dimana tempat dan kapan waktu tepat untuk berkomentar.

Kemarin, nama Jenderal Andika Perkasa telah keluar menjadi calon tunggal Panglima TNI. Melihat rekam jejak beliau dalam merespon kontroversi-kontroversi berkaitan dengan TNI di publik, seperti dalam kasus Rachel Vennya, kasus nyinyir istri perwira dll. Penuis menilai Jenderal Andika Perkasa memiliki sensitivitas politik yang dimaksud. Tantangan kedepan adalah bagaimana membiasakan anggota-anggotanya memiliki sensitivitas tersebut.

Denny Indra Sukmawan

Direktur Socpol Consulting Indonesia (SCI)

Mengajar Politik Pertahanan & Keamanan Di Salah Satu PT di DKI Jakarta