Ujian Kemanusiaan & Nasionalisme Melawan Covid-19

Kupang, Karta Kita — Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat. Beragam upaya terus dilakukan dalam mencegah maupun menanggulangi pandemi ini.

Pada kondisi seperti sekarang ini rasa kemanusiaan dan nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki latar belakang sejarah yang satu dan sama benar-benar diuji. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber dalam diskusi virtual dengan tema: “Covid-19 sebagai Ujian Kemanusiaan” yang diselenggarakn Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kupang, Sabtu (09/05/2020) malam.

Adapun narasumber pada diskusi virtual tersebut yaitu ketua komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa, akademisi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang Rudi Rohi, praktisi hukum LBH Trisakti Chrisman Damanik dan Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi.

Ketua komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa mengatakan bahwa kendala yang dialami saat ini adalah validitas data kependudukan. Hal ini berdampak pada proses pemberian bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.

“Misalnya ada daerah yang pengusaha tetapi mendapat bantuan dan ada pula kepala desa yang terima bansos”, katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh akademisi Undana, Rudi Rohi. Ia mengatakan bahwa memang sudah banyak upaya yang dilakukan dalam menghadapi covid-19 ini, namun belum menjadi gerakan yang sistematis dilakukan oleh seluruh elemen bangsa

“Memang sudah ada upaya yang dibuat oleh pemerintah. Tapi umumnya gerakan-gerakan tersebut masih dilakukan secara stuktural melalui lembaga-lembaga formal. Oleh karena itu kita membutuhkan gerakan terintegrasi yang non-struktural agar bersama mencegah maupun menanggulangi pandemi ini”, katanya.

Selain itu narasumber lainnya, Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan oleh GMNI baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

“Untuk saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh GMNI baik dalam upaya pencegahan seperti pembagian masker, hand sainitizer, pembuatan bak cuci tangan di tempat umum maupun tindakan-tindakan ansipasi dampak ekonomi berupa pembagian sembako dan bantuan lainnya kepada warga terdampak”, kata Imanuel.

Chrisman Damanik, praktisi hukum LBH Trisakti mengatakan bahwa bantuan yang dilakukan oleh pemerintah baik berupa pemberian sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) memiliki potensi untuk disalahkan gunakan.

“Oleh karena itu kita semua terutama lembaga-lembaga seperti KPK harus melakukan pengawasan secara komprehensif agar bantuan yang diberikan tersebut tetap sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keutungan dari pandemi ini”, tutupnya (mkh/kartakita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *