11 August 2022

Produksi Telur Surplus, Industri Pengolahan Telur Cair Beku Butuh Regulasi Pemerintah

Jakarta Kartakita – Hari ini, bertepatan Hari Pahlawan Nasional, beberapa minggu yang lalu publik dihebohkan demonstrasi peternak karena anjloknya harga telur dari biaya pokok produksi. Jika dilihat, produksi telur dalam negeri masih lebih tinggi daripada angka kebutuhan. Terlihat angka konsumsi telur per kapita di Indonesia relatif rendah dibanding negara lain, padahal angka stunting nasional masih relatif tinggi. Hal ini terungkap dalam acara Webinar oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) ke 64 yang bertajuk “Mengupas Peluang Industri Pengolahan Telur di Indonesia”. Fluktuasi harga telur dan cenderung negatif karena sebaran produksi telur nasional masih belum merata karena kondisi geografis Indonesia terdiri dari ribuan pulau. “Karena itu, memerlukan strategi tersendiri untuk menciptakan suatu kondisi positif. Sehingga angka konsumsi telur atau olahan telur perkapita meningkat dan merata serta harganya lebih stabil,” kata Setyo Wasisto Komisaris PT Widodo Makmur Perkasa (WMP).

Ia mengatakan, selama ini peluang kelebihan telur (surplus) tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan kendala yang ada belum mampu dicarikan solusi yang komprehensif. Yaitu mencapai titik keseimbangan antara peternak, pedagang/trader dan konsumen. “Ketiga komponen tersebut berhubungan erat sehingga peternak bisa tersenyum, trader mempunyai margin profit yang cukup dan konsumen mampu membeli karena daya beli cukup baik,” ujarnya. Oleh sebab itu, kata Setyo, kehadiran pabrik pengolahan telur di Indonesia mempunyai nilai strategis, sebagai salah satu solusi pamungkas menciptakan kegairahan peternak baik mandiri maupun korporasi. Hal itu, meningkatkan semangat trader sebagai middle man dan konsumen mampu membeli dengan daya beli cukup kuat.

Selain itu juga, Setyo menambahkan, industri pengolahan telur sebagai upaya untuk memperpanjang masa pakai telur itu sendiri, sehingga dapat didistribusikan ke seluruh pelosok negeri secara merata. Dan pada gilirannya konsumsi per kapita telur di Indonesia meningkat dan angka stunting nasional menurun dengan harga telur di pasaran cenderung stabil. Indonesia Impor Telur Sementara Supriyadi, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (IMHLP, Kemenperin) mengatakan, saat ini telur cair beku masih impor tahun 2020 sebanyak 441 ton dengan nilai 671 ribu US Dollar. Sedangkan ditahun 2021 telur mengalami surplus sekitar 200 ribu ton. Sangat tepat apabila orientasi dari hsil surplus akan coba diolah untuk olahan telur yang sementara saat ini masih impor yang biasanya digunakan untuk industri biscuit, mie, mayonnaise, dan lainnya. Dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan, lanjut Supriyadi mempermudah penggunaan serta efisiensi penyimpanan dan pengiriman. Produk olahan yang diimpor bentuknya ada dalam bentuk tepung telur, dan telur cair beku. Namun rata-rata yang diimpor lebih banyak dari India dan Ukraina.

Sementara Ali Usman Ketua PATAKA, mengatakan, untuk menciptakan stabilisasi harga telur jangka panjang, industri pengolahan telur harusnya segera di dorong. Pelaku usaha dalam negeri siap menangkap peluang telur yang surplus untuk dijadikan bahan olahan telur cair beku. Selama ini di datangkan dari impor dari India dan Amerika. “Butuh Roadmap dan regulasi yang jelas mau dibawa kemana industri pengolahan telur di Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, General Manager/GM PT. Intan Kenkomayo Indonesia (IKI) Eddy Sukianto, mengatakan sejak awal berdiri pada tahun 2013. IKI terus berupaya untuk memenuhi pasar produk olahan telur yang terus berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri, produk telur cair pasteurisasi sangat diminati produsen kue dan roti serta Horeka (Hotel, Restoran Kantin/Kafe), karena dapat meningkatkan efisiensi produksi dan lebih higienis. Regulasi Pembatasan Impor Lebih jelas Eddy menyampaikan, saat ini IKI memiliki kapasitas produksi Liquid Egg sebesar 1.200 ton/tahun, mayonnaise 2.000 ton/tahun, dan Sauce 3.000 ton/tahun. “Kami akan terus berinovasi mengembangkan produk dan kami optimis dengan dukungan regulasi dari pemerintah terkait pembatasan impor produk olahan telur. Lalu dengan berkembangnya Horeka, industri pengolahan telur di Indonesia akan berkembang pesat,” papar Eddy Sukianto, GM IKI.

Permintaan olahan telur seperti telur cair beku dan tepung telur masih tinggi, tapi Indonesia masih mengimpor. Padahal produksi telur dalam negeri cukup melimpah, jadi ini dilema. Karena itu, kata Eddy, pelaku usaha siap bersinergi dengan peternak menyerap telur dalam negeri, tetapi pemerintah juga harus mendorong berupaya regulasi, supaya industri olahan telur bergairah. Sehingga diharapkan Indonesia lepas dari pengimpor jenis telur cair beku. Sementara Koordinator Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak), Ditjen PKH Kementan, Boethdy Angkasa mengatakan, selama ini impor berbagai item olahan telur kedepan akan dibatasi seperti impor telur cair beku. “Memang kendalanya harga telur untuk bahan baku telur cair beku sekitar Rp 13.000 – 14.000 per kg sementara HPP telur dalam negeri Rp 19.000/kg. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah terutama pelaku usaha.

Pelaku usaha industri pengolahan telur siap bersinergi dengan peternak melalui kerjasama kemitraan. Industri pengolahan telur siap menyerap telur dalam negeri sebesar 10 % dari oversupply nasional dapat diproduksi olahan telur dalam negeri oleh industri. Meskipun relatif sedikit dari kebutuhan, paling tidak ada salah satu perusahaan siap menyerap telur sebesar 2 ton per hari, hanya saja terkendala harga yang cukup tinggi. “Perlu ada win-win solution dimana industri butuh harga telur relatif terjangkau untuk pengolahan telur, sehingga peternak tidak terpaku pada HPP. Paling tidak industri dapat mencari telur sortiran dari peternak,” sarannya. Boethdy juga berharap para peternak yang mempunyai telur nanti bisa di sortir untuk kebutuhan industri olahan telur seperti telur cair beku. Karena melihat permintaan cukup tinggi. Produksi olahan telur seperti telur cair beku dapat disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Bansos. Sehingga tidak ada lagi kendala resiko pecah untuk diterima masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah menekan angka malnutrisi/stunting masyarakat di Indonesia.