11 August 2022

Tarik Menarik Kewenangan Badan Pangan Nasional


Kartakita.com-BAPANAS merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan tanggung jawab Presiden. Dipimpin oleh kepala. Mempunyai tugas pemerintah di bidang pangan. Cakupan tugas meliputi Beras, Jagung, Kedelai, Gula Konsumsi, Bawang Putih, Telur unggas, daging unggas, daging ruminansia dan dan cabai. “Perubahan komoditas pangan ditetapkan oleh presiden dan diatur dalam pasal, tapi di dalam perpres hanya Sembilan komoditas,” kata Andriko Noto Susanto Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementan RI.

Penting pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa. BAPANAS didesain lintas sektor. Selama ini tidak ditangani oleh tiga Kementerian/Lembaga terkait utamanya Kementan, Kemendag dan KemenBUMN. Harus ada pelimpahan kewenangan ketiga K/L tersebut kedalam BAPANAS. Misalnya, Kementerian BUMN sesuai Perpres 66/2021 Pasal 29 yaitu menguasakan kepada BAPANAS untuk memutuskan penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Pihaknya sedang berinisiatif BAPANAS membutuhkan renstra, proses bisnis, Sistem Organisasi dan Tata kerja (SOTK) dan harmonisasi regulasi. Untuk memayungi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi terkait kewenangan yang akan dilimpahkan BAPANAS. “BAPANAS merupakan amanah dari UU No.18/2012 harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau tidak 273 juta penduduk Indonesia akan menjadi persoalan karena tidak dijaga dengan sebaik-baiknya,”tegasnya dalam Webinar PATAKA 66 Mampukah Badan Pangan Nasional, Mewujudkan Kedaulatan Pangan.”?

Tarik Menarik Kewenangan
Sementara itu, Anggota DPR RI, Ichsan Firdaus mengatakan, BAPANAS harus segera dibentuk dan mengingatkan kepada Presiden. Ada 3 klembaga Kementan, Kemendag dan KemenBUMN atau K/L yang paling sulit untuk diintegrasikan. Karena itu ketiga K/L itu, koordinasi harus diselesaikan dengan cepat dan tidak menempatkan ego sektoral. Terutama kebijakan ketersediaan pangan impor. Terutama pada saat pembahasan UU Omnibus Law Cipta kerja No. 11/2020 tarik-tarikan kewenangan antar kementerian teknis, terutama Kementan dan Kemendag.

Firdaus mempertanyakan apakah BAPANAS mampu mengambil kewenangan penetapan kebijakan dan penetapan pelaksanaan terkait ketersediaan. Karena pasti akan dicari cela oleh kementerian teknis agar kewenangan itu tidak dipangkas. Ini yang harus menjadi tugas utama BAPANAS, berharap tahun depan akan dilaksanakan. Kepala BAPANAS harus meyakinkan kepada Presiden bahwa kewenangan ini harus dijalankan.
“Kami dari DPR menginginkan agar BAPANAS betul-betul power full untuk menangani pangan. Tetapi jika terjadi ketika kewenangan yang diatur dalam perpres kemudian terjadi Tarik menarik oleh kementerian teknis. Maka eksistensinya pun akan menjadi persoalan. Artinya jangan sampai BAPANAS hanya menambah birokrasi saja. Seharusnya menjamin dan mengatur ketersediaan pangan terutama di Sembilan komoditi itu. Ini persoalan yang harus diselesaikan dengan cepat,” tandasnya.

Kedaulatan Pangan
Semenatar itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, Muhd Nur Sangadji mengatakan, ketersediaan pangan tidak hanya aspek teknis tetapi kebudayaan. Kedaulatan pangan tidak sekedar tersedia, tetapi kedaulatan. Soal ketahanan pangan boleh saja tersedia tetapi impor. “Ketika Pandemi Covid-19 melanda, mengajarkan kita ketergantungan pangan dari pihak lain sangat berbahaya. Ketika semua negara mengunci untuk kepentingan stoknya, maka kita kelaparan. Karena itu kita harus menjaga pangan dari produksi dari kita sendiri. Itulah kedaulatan pangan,” tegasnya.

Bagaimana pangan Indonesia tersedia secara daulat, timpalnya, harus membuka ruang nafkah untuk menumbuhkan pangan. Disamping Saprodi dan Alsintan, ruang nafkah berupa lahan harus menjadi perhatian besar. Jika mengacu pada dokumen perencanaan di seluruh tempat baik kabupaten, kota dan bahkan negara.

Untuk menggerakkan organisasi BAPANAS, Nur mengatakan, harus memperkuat komunikasi karena melalui teknologi informasi tidak cukup tetapi koordinasi dan sinkronisasi harus dibuktikan. Jika BAPANAS hanya melahirkan instruksi dia hanya melahirkan reaksi. “Jadi BAPANAS harus melakukan komitmen bersama untuk bergerak bersama-sama secara terus menerus. Karena Problem besar kita koordinasi dan kerjasama kita,” ucapnya.

Penyumbang Inflasi
Sementara itu, Pengamat Pangan Alamsyah Saragih mengatakan, dalam Perpres No 21/2021 sembilan komoditi tetapi ikan tidak masuk dalam BAPANAS. Tidak bisa dianggap enteng karena kebutuhan protein hewani ikan sama kualitasnya. Tetapi ikan nanti akan menjadi perhatian secara tidak langsung oleh BAPANAS.

Ia mengatakan, BAPANAS tidak akan keluar dari sistem ekonomi politik pangan. Terutama beras memiliki tiga kontribusi sistemik. Selain ketahanan, pangan merupakan faktor inflasi yang cukup tinggi. Jadi memiliki intensitas dan stabilitas ekonomi cukup besar. Jika harga beras naik, dikhawatirkan inflasi.

Lanskap pengelolaan Persediaan beras nasional arah perkembangan pada Bulog. Sistem beras ada di Bulog tetapi masih sedikit untuk komersial sisanya captive market melalui pasokan Rastra. Nampaknya setengah hati semua mendukung Bulog untuk masuk ke sektor komersial. Sehingga pengadaan masih menunggu instruksi dan penjualan harus melalui harga yang ditetapkan.

“Sistem stok kita masih konvensional, menyebabkan Bulog tidak lincah beras apalagi dengan komoditi yang lain. Apakah dia kita kembangkan porsinya lebih besar, tetapi apakah mendorong Bulog ini pemain logistik untuk pangan terbesar di ASEAN dan melakukan ekspor. Kalau dibiarkan ini akan merepotkan pemerintahan akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PATAKA Ali Usman mengatakan BPS (2020) mencatat salah satu penyumbang garis kemiskinan peringkat pertama yaitu rasio angka konsumsi beras masyarakat cukup tinggi di perkotaan (16.58%) dan perdesaan (21.89%). Kedua rokok, ketiga Telur ayam ras 3.91 % (di perkotaan), 3.49% (perdesaan). Total pengeluaran masyarakat pada makanan mencapai 71.99% (diperkotaan) dan 76.51% (di pedesaan).

“Ini sebenarnya yang ditakuti oleh pemerintah karena makanan termasuk penyumbang inflasi. Karena pengeluaran pendapatan masyarakat miskin lebih tinggi dihabiskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Lantas bagaimana pemerintah merangkai solusi untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi masyarakat Indonesia, tetapi persoalan pangan terutama soal harga yang selalu menjadi perhatian/jeritan bagi rakyat kecil terutama di seasonal market seperti pada hari ini Nataru 2021-2022,” ungkapnya.

Apakah pemerintah, melalui BAPANAS masih mempertahankan ideologi/konsepsi ketahanan pangan atas ancaman krisis pangan. Kenapa yang dibangun tidak kedaulatan pangan yang juga sudah merangkul atas krisis pangan dan ketahanan pangan. Petani, peternak, nelayan ingin sekali daulat pangan secara mandiri, bukan lepas dari ketergantungan dari luar negeri bukan 100 persen, tetapi mengurai kemelut atas problematika penyediaan alat produksi hingga ketenangan dalam menjaga stabilitas harga yang menguntungkan antara produsen dan konsumen.