11 August 2022

Tingkat Biaya Hidup dan Budaya Koruptif

sumber ilustrasi dari internet

Biaya hidup di sebuah negara berbeda-berbeda dan kita bisa melihat dari gaji minimumnya yang sangat relatif. Di Asia Tenggara gaji minimum paling tinggi dipegang oleh Singapura sebesar 4.061 Dollar Singapura atau sekitar 44 juta rupiah, Brunei sebesar 1.989 Dollar Darussalam atau sekitar 21 juta rupiah, Thailand sebesar 357 Dollar USD atau sekitar 5,4 juta rupiah dan Indonesia gaji minimum atau Upah Minimum Regional (UMR) terbesar di Jakarta 4.452.724 rupiah.

Memang cukup aneh melihat upah minimum di Indonesia karena tidak merata dan semua berdasarkan regional masing-masing. Padahal bila kita melihat resiko kerja, semua pekerjaan di setiap daerah mempunyai resiko yang sama, misal buruh di sekitar Jakarta tentu mempunyai resiko yang sama dengan buruh yang ada di jawa maupun di luar jawa. Di sisi lain, harga BBM sama di semua wilayah Indonesia dan harga sembako seperti beras dan minyak goreng relatif hampir sama, kalau ada bedanya tidak begitu signifikan. Perbedaan ini seolah-olah mencerminkan kualitas manusia yang berbeda-beda antar wilayah di tanah air.

Persoalan lain menjadi sorotan adalah gaji yang diperoleh setiap individu mencukupi kebutuhan hidup atau tidak, dilihat dari upah minimum yang mereka terima. Sebagai manusia tentu hal pokok yang harus terpenuhi adalah sandang dan papan. Bila kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal sudah terpenuhi maka kebutuhan sekunder juga harus terpenuhi seperti pendidikan berkualitas, kendaraan yang hari ini sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas kerja maupun kebutuhan sekunder lainnya untuk kebutuhan kerja, seperti HP, laptop atau komputer.

Tidak semua kebutuhan sekunder ini ditanggung oleh lembaga orang-orang bekerja sehingga para pekerja atau karyawan, baik swasta maupun di pemerintahan menanggung sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder ini tidak mengherankan jika seseorang melakukan “begal” sana-sini supaya kebutuhan mereka tercukupi. Tidak peduli lagi hal tersebut halal atau tidak halal, merugikan orang lain atau tidak, merugikan tempat mereka bekerja atau tidak, karena yang terpenting adalah kebutuhan mereka terpenuhi.

Sebagai contoh anak-anak muda yang bekerja dengan penghasilan kelas menengah, bila mereka mempunyai kendaraan roda empat, maka selain bensin yang sudah merangsak naik tanpa disertai kenaikkan pendapatan bulanan harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum harga Tol seputar lingkaran Jabodetabek sebagai kota penyangga Jakarta yang rata-rata menghabiskan paling tidak 30.000 -50.000 rupiah/hari setiap berangkat bekerja. Bila dikalkulasi maka seorang pekerja dengan pengendara roda empat harus menyisihkan sekitar 1,7 juta hanya untuk bensin dan tol selama satu bulan efektif kerja.

Kondisi ini memaksa orang-orang menjadi serigala terhadap manusia lainnya yang sistem kerjanya berkelompok. Jadi tidak mengherankan dalam dunia kerja banyak orang saling menjatuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Pada akhirnya kita merasa bahwa penyelewengan dana-dana anggaran lembaga, baik swasta maupun pemerintahan yang berindikasi kedalam koruptif dianggap wajar atau di lain sisi kita sudah tidak peduli.

Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan ini, pertama adalah hilangnya keadilan kerja yang membuat para pekerja harus lihai melihat peluang dan celah untuk mendapatkan tambahan ekonomi. Misalnya dalam kontrak kerja satu tahun, bila pekerja dapat menyelesaikan delapan bulan, maka pekerja hanya mendapatkan gajinya hanya delapan bulan, sementara empat bulan lagi sisanya dianggap hangus karena projek sudah selesai. Contoh lainnya adalah bengkaknya anggaran untuk memenuhi kebutuhan entertain dan sukses fee yang terselubung. Hal ini sudah lumrah dan lazim, hanya yang terkena KPK dianggap sedang apes.

Kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani bahwa para konglomerat kita mengendapkan uangnya di bank luar negeri. Tentu kita belum lupa dengan kasus Panama Papers, sebuah daftar nama-nama konglomerat dunia, termasuk Indonesia. Seandainya pemerintah mempunyai skema untuk memutar kembali dana para konglomerat Indonesia untuk kepentingan ekonomi sudah barang tentu Indonesia tidak mengalami kesulitan ekonomi.

Bila para konglomerat difasilitasi oleh negara untuk memutarkan dananya guna kepentingan nasional maka bukan hanya pembangunan yang berjalan, tetapi ekonomi para kelas menengah ke bawah juga ikut terangkat. Masyarakat Indonesia pada umumnya hanya mendambakan kesejahteraan, artinya kualitas hidup dan pendidikan tercukupi maka budaya koruptif tidak akan merajalela. kalau masih ada yang melakukan korupsi, padahal tingkat kesejahteraan telah dijamin negara, maka hukuman pidana kasus korupsi sudah harus diperberat.

Penulis: Andria Perangin-angin
Alumni GMNI